Ketua MK Anwar Usman menjelaskan penundaan sidang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari DPR, agar sidang dilaksanakan secara offline. Permintaan itu disampaikan DPR ke MK melalui surat yang dikirimkan pada Senin (16/1).
Tangkapan layar - Ketua MK Anwar Usman saat memimpin sidang lanjutan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Jakarta, Selasa, . ANTARA/Muhammad Zulfikar/aa.Jakarta - Mahkamah Konstitusi RI menunda sidang lanjutan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .
Anwar Usman menjelaskan penundaan sidang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari DPR, agar sidang dilaksanakan secara offline atau luar jaringan . Permintaan itu disampaikan DPR ke MK melalui surat yang dikirimkan pada Senin"Surat tersebut pada intinya memohon agar sidang yang semula dilaksanakan secara online, diubah menjadi secara tata muka," kata Anwar Usman.
Alasannya, MK terlebih dahulu harus memberitahukan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu Presiden, para pemohon, Komisi Pemilihan Umum hingga 11 pihak terkait yang memohon untuk dijadikan sebagai pihak terkait. "Sidang pada Selasa sekaligus menjadi sidang pembuka untuk sidang luring perkara berikutnya," ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU PPSK Atur Dana Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat TotalRancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK.
Read more »
Nawa Warsa Undang-Undang DesaSejak lama, desa-desa yang beragam di nusantara, telah menjadi basis penghidupan masyarakatnya.
Read more »
Lukas Enembe Diduga Punya Backing-an, KPK: Tak Ada yang Lebih Kuat dari Undang-UndangMenurut Firli, tak ada alasan bagi KPK takut dengan para koruptor meski mereka memiliki dukungan dari orang hebat di negara ini.
Read more »
UU Perlindungan Konsumen Disarankan Mencakup Pidana PenjaraSubstansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang sudah banyak yang ketinggalan.
Read more »
Sengkarut Pengelolaan HutanBerlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja membuat semangat Salim Jundan menurun. MajalahTempo
Read more »