Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej memastikan sosialisasi pertama KUHP terbaru diutamakan kepada aparat penegak hukum.
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej memastikan sosialisasi pertama KUHP terbaru, diutamakan kepada para aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP.
“Mengapa sampai sosialisasi pertama dilakukan kepada aparat penegak hukum? Itu tidak lain dan tidak bukan agar memastikan tidak ada multitafsir terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP termasuk pasal-pasal yang menjadi perhatian masyarakat,” tutur Edward Omar Sharif Hiariej kepada wartawan, Selasa . Pria yang akrab di sapa Eddy tersebut juga menjelaskan bagaimana proses sosialisasi KUHP yang baru. Pada Selasa , ia bersama Kementerian Luar Negeri sudah melakukan penjelasan kepada pers asing. Menurutnya, pemerintah juga akan mengundang kementerian dan lembaga dalam hal sosialisasi.Bali Tak Akan Buat Pergub atau Perda Terkait KUHP Baru Diketahui, Rancangan Undang-Undang KUHP telah disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa .
Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Meskipun, gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung. Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi KUHP yang baru sebelum akhirnya efektif berlaku setelah 3 tahun disahkan.TAG: KUHP Sosialisasi KUHP KUHP Terbaru
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kenalkan KUHP, Pemerintah Lakukan Sosialisasi di Kampus Untirta SerangTujuannya jelas agar masyarakat tidak kaku menerima informasi tentang isi kandungan KUHP yang baru.
Read more »
UU KUHP Disahkan Untuk Tindakan Militeristik Hadapi Gerakan DemokrasiBertepatan dengan hari Hak Azasi Manusia (HAM) Sedunia, memang menjadi momen yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap penegakan HAM selama ini, khususnya di Papua. Sepanjang tahun 2022 tentunya banyak catatan yang perlu menjadi perhatian semua pihak.
Read more »
Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Bukan untuk Membungkam DemokrasiWamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pasal terkait penghinaan presiden di KUHP terbaru, bukan untuk membungkam demokrasi.
Read more »
Yasonna: Penurunan Hukuman Koruptor di KUHP Baru Hanya untuk SwastaTerkait hukuman minimal, hal itu merupakan kewenangan hakim dalam setiap menangani perkara. KUHP hanya mengatur batas minimal dan batas maksimal hukuman pidana.
Read more »
Persilakan Masyarakat Gugat KUHP, Pemerintah: |em|Kagak Bakalan|/em| Menang |Republika OnlinePemerintah memersilakan masyarakat untuk menggugat KUHP yang baru.
Read more »