Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Cuma 5,6%, Heru Budi: Penetapannya Sesuai Kemnaker
Selasa, 29 November 2022 15:22Merdeka.com -, Heru Budi Hartono, merespons rencana partai buruh hingga serikat buruh akan menggugat kenaikan UMP 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdemo di Balai Kota. Menurut Heru, hal itu sah-sah saja.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan partai buruh dan serikat buruh akan menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pekan depan akibat menolak kenaikan UMP> Adapun, sikap itu antara lain, pertama menolak nilai persentase kenaikan UMP yang dianggap berada di bawah nilai inflansi Januari-Desember 2022 sebesar 6,5 persen plus pertumbuhan ekonomi Januari-Desember yang diperkirakan sebesar 5 persen.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Buruh Tolak UMP DKI Jakarta 2023 Naik 5,6 Persen: Tak Cukup Buat Beli Air MinumKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam kenaikan Upah Minimum Provinsi tau UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 5,6 persen.
Read more »
UMP DKI Nyaris Rp 5 Juta, Pengusaha-Buruh Siap 'Perang'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 5,6% dari tahun 2022 atau sebesar Rp 326.953.
Read more »
Partai Buruh Kecam Keras Kenaikan UMP DKI yang Hanya 5,6%Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didesak segera merevisi keputusannya terkait penetapan UMP tahun 2023 untuk wilayah DKI Jakarta sebesar 5,6%. Penjabat...
Read more »
Buruh Minta UMP 2023 DKI Jakarta Naik Jadi Rp 5,1 JutaKSPI meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 ibu kota Tahun 2023 sebesar 10,55 persen
Read more »
Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan EkonomiPartai Buruh: Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota di tahun berjalan. TempoBisnis
Read more »
Tolak Kenaikan UMP 2023, KSPI Minta Gubernur Revisi Sesuai Usulan BuruhKSPI sebut harusnya UMP 2023 dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbunan ekonomi provinsi, kabupaten/kota, bukan ekonomi nasional.
Read more »