Partai Buruh: Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/ kota di tahun berjalan. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan upah minimum di beberapa provinsi. Beberapa di antaranya seperti Banten sebesar 6,4 persen, Yogyakarta 7,65 persen, Jawa Timur 7,85 persen, hingga DKI Jakarta 5,6 persen.Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya menolak nilai prosentase kenaikan upah minimum provinsi tersebut.
Menurutnya, kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di ibu kota. Sebab, biaya sewa rumah sudah Rp 900 ribu, transportasi dari rumah ke pabrik , serta pada hari libur bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900 ribu.Selanjutnya: Buruh ancam aksi besar di seluruh Indonesia mulai minggu depan Belum lagi, kata Said Iqbal, makan di Warteg tiga kali sehari dengan anggaran Rp 40 ribu per hari atau menghabiskan Rp 1,2 juta sebulan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Buruh Sambut Kenaikan UMP Sulut dengan Gembira, Pengusaha Berat HatiUpah minimum provinsi di Sulawesi Utara naik sebesar 5,42 persen dari jumlah yang telah berlaku selama dua tahun terakhir. Kalangan buruh menyatakan kenaikan ini tak dapat lagi ditunda-tunda. Pengusaha akan patuh. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Belum Puas Kenaikan UMP 2023, Buruh Ancam Demo Besar-besaranKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan lima sikapnya terhadap penolakan UMP 2023 dan mengancam melakukan demo besar-besaran pekan depan.
Read more »
Kenaikan UMP Sumsel 2023, Buruh: Belum Sesuai dengan Tuntutan KamiUMP di Sumsel sebesar 8,26 persen, lebih rendah dari tuntutan buruh 13 persen. Saat ini buruh membahas tindakan selanjutnya.
Read more »
Hadi Mulyadi Ungkap Kenaikan UMP Kaltim Tahun DepanHadi Mulyadi Ungkap Kenaikan UMP Kaltim Tahun Depan
Read more »
Partai Garuda Minta Jangan Politisasi Kebijakan UMPWakil Ketua Umum Partai Garuda meminta jangan ada pihak yang melakukan politisasi kebijakan UMP
Read more »