BSKDN Kemendagri meminta Pemda meningkatkan pengelelolaan lembaga konservasi lewat kebijakan berbasis data.
BSKDN Kemendagri meminta pemerintah daerah meningkatkan pengelelolaan lembaga konservasi lewat kebijakan berbasis data. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah meningkatkan pengelelolaan lembaga konservasi lewat kebijakan berbasis data.
Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menghadiri acara Silaturahmi dan Halabihalal Keluarga Besar Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia Sabtu .Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, Yusharto meminta Pemda untuk memahami berbagai macam fungsi yang melekat pada lembaga konservasi meliputi fungsi edukasi, penelitian, hingga wisata. Dirinya berharap fungsi tersebut tidak hanya ada pada Dinas Lingkungan Hidup, melainkan dinas lainnya di wilayah masing-masing. "Bukan hanya di Dinas Lingkungan Hidup yang ada di setiap pemerintah daerah tetapi juga akan menyebar kepada dinas-dinas yang lain, bisa saja ke Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan akan melekat berbagai macam fungsi dan peran yang akan bekerja, bersinergi untuk membentuk pencapaian visi misi dari lembaga konservasi seperti yang dikelola oleh badan perhimpunan kebun binatang se-Indonesia," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto mengatakan PKBSI dapat bekerja sama dengan BSKDN, Badan Riset Inovasi Nasional , hingga Pemda untuk melakukan penelitian atau mining data terkait pengelolaan lembaga konservasi. Harapannya kolaborasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas lembaga konservasi di Indonesia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemendagri Lantik 4 Pejabat BSKDN Pasca Perubahan Nomenklatur OrganisasiDari 14 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, 4 di antaranya merupakan pejabat BSKDN.
Read more »
Kepala BSKDN Kemendagri siap dukung kegiatan pemberdayaan perempuanKepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan kantornya siap mendukung berbagai ...
Read more »
Kemendagri Lantik 4 Pejabat BSKDN Pasca-Perubahan Nomenklatur, Ini Daftar NamanyaBalitbang Kemendagri berubah nomenklatur menjadi BSKDN. Berikut ini 4 pejabat BSKDN yang dilantik oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.
Read more »
Jokowi Minta Pemda Lampung Segera Perbaiki Jalan atau Diambil Alih PUPRPresiden Jokowi menginstruksikan dengan keras agar Pemda Lampung dapat segera menyelesaikan perbaikan jalan dan jika tak mampu akan diambil alih PUPR
Read more »
Dorong Rumah Subsidi Tak Dikenai Pajak BPHTB, REI Minta Pemda Terbitkan PerdaREI Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Read more »
Ibu Dihujat, Tenri Anisa Minta Inara Rusli Minta Maaf LangsungTenri Anisa masih tak puas dengan permintaan maaf Inara Rusli. Tenri mau Inara meminta maaf kepada ibundanya karena sudah terseret dalam masalah Virgoun.
Read more »