REI Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Wakil Ketua Bidang Perizinan dan Regulasi DPD REI Jawa Tengah, Bambang Sriyanto, mengaku belum banyak kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiiki Perda BPHTB. Padahal, perda tersebut sebagai payung hukum yang mengatur terkait pajak BPHTB rumah subsidi.“Kami mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun rancangan peraturan daerah BPTHB. Tidak hanya di Soloraya melainkan setiap daerah di Jawa Tengah.
Menurut Bambang, selama ini rumah subsidi masih dikenai pajak BPHTB mengacu pada UU No21/1997 tentang BPHTB yang telah diubah menjadi UU No 20/2000. Nilai pajak BPHTB untuk pembelian rumah subsidi sebesar lima persen dari harga rumah. Pemerintah daerah harus membantu kalangan MBR untuk memiliki hunian yang layak dan sehat. Hal ini juga bakal berimplikasi pada sisi produksi dan penjualan rumah subdisi di semester II/2023. “Developer terus menggenjot produksi properti terutama rumah subsidi yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Nah, semestinya pemerintah daerah juga mendukung dengan menerbitkan perda sebagai landasan hukum,” kata dia.
Di Jawa Tengah, kinerja penjualan rumah subsidi lebih moncer dibanding rumah komersial. Hingga awal Mei, penjualan rumah subsidi menembus 52.715 unit. Sedangkan, penjualan rumah nonsubsidi mencapai 9.172 unit. Pengurus REI Jawa Tengah menargetkan mampu menjual 41.093 unit rumah subsidi dan komersial sampai akhir Desember.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sidoarjo Godok Regulasi BPHTB Nol Persen untuk Upayakan Tambahan Kuota PTSLSIDOARJO - Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto bakal menambah kuota Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) jika dibebaskan dari biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) nol persen.
Read more »
Video: Kominfo Pacu Jaringan 5G & Implementasi TV DigitalDorong Digitalisasi, Kominfo Pacu Jaringan 5G & Implementasi TV Digital
Read more »
Viral Petugas Jatuhkan Pedagang Saat Penertiban, Ini Kata Satpol PP TangerangViral video yang memperlihatkan anggota Satpol PP Tangerang dorong-dorongan ke pedagang kala melakukan penertiban. Begini penjelasan dari Satpol PP.
Read more »
DPRD Dorong Festival Kuluwung Masuk Kalender Event Pemkab BogorKetua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dorong Festival Kuluwung masuk dalam kalender event Pemkab Bogor.
Read more »
Perusahaan di Depok Wajib Pekerjakan Dua Persen Karyawan Penyandang DisabilitasDengan perda ini, Pemkot Depok harus memperhatikan fasilitas yang ramah disabilitas setiap melakukan pembangunan.
Read more »
Perda Dana Cadangan JLU Harus Segera DisiapkanPembebasan lahan JLU Kota Pasuruan terus menjadi sorotan di kalangan DPRD.
Read more »