BPK Temukan Banyak Masalah di Laporan Keuangan DKI Jakarta, Sekda Segera Tindaklanjuti Rekomendasi dalam 60 Hari TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2022. BPK mencatat sejumlah temuan yang harus diselesaikan Pemprov DKI. “Kita berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” kata Joko Agus saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti 86,29 persen temuan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti 9.432 rekomendasi dari 10.931 rekomendasi atau 86,29 persen,' kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI di Jakarta, Senin, 29 Mei lalu.Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi DKI, yakni dari periode 2005 hingga 2022.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.
Read more »
Catatan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI 2022 Meski Kembali Raih Opini WTPPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Read more »
Imbas Opini BPK, DPRD DKI akan Panggil PAM Jaya Bahas Penghentian Swastanisasi AirDPRD DKI akan memanggil PAM Jaya untuk membahas opini dari BPK RI. Pemberian opini ini diyakini berhubungan dengan swastanisasi air Jakarta.
Read more »
DKI Cairkan Rp 1,5 Triliun KJP Plus setelah 2 Hari Lalu BPK Temukan Rp 197 Miliar Tak DisalurkanDKI Jakarta mencairkan bantuan sosial biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Read more »
6 Kendaraan Dinas Pemkot Banda Aceh Hilang, BPK Sebut 3 Unit Lenyap saat Tsunami 2004Sebanyak enam kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Banda Aceh, terdiri dari empat sepeda motor dan dua mobil, hilang tanpa jejak.
Read more »
Fit and Proper Test di DPR, Calon BPK Ini Ingin Audit Menyeluruh Anggaran IKN | merdeka.comCalon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laode Nusriadi menyarankan, penggunaan audit universe terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Read more »