Fit and Proper Test di DPR, Calon BPK Ini Ingin Audit Menyeluruh Anggaran IKN
/Polri, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan dan penyediaan layanan infrastruktur, pengembalian investasi, dan penyelenggaraan operasional otorita IKN.
Sementara itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap para pihak terkait seperti Otorita IKN sebagai leading sector, Kementerian/Lembaga terkait, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta.Kata dia, tidak kalah pentingnya, audit juga dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pemindahan IKN. Seperti diketahui, pembangunan IKN dianggarkan sebesar Rp466,98 triliun di mana 80 persen atau Rp375,69 triliun berasal dari Non APBN dan 20 persen atau Rp91,29 triliun dari APBN.
Anggaran Non APBN didapatkan KPBU sebesar Rp252,46 triliun atau 54 persen dan Non KPBU sebesar Rp123,23 triliun atau 26 persen."Pemeriksaan menyeluruh terhadap pemindahan IKN dimaksudkan agar realisasi pemindahan dan penyelenggaraan IKN sesuai yang diharapkan dan outcomenya dapat tercapai yaitu IKN menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia, serta simbol identitas nasional," katanya menegaskan.
Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 13 nama calon anggota BPK sejak Senin . Uji itu mencari pengganti anggota BPK RI Agus Joko Pramono yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Uji Kepatutan Calon Anggota BPK : BPK Mampu Berperan Lebih Tingkatkan Rasio Pajak'Salah satu tujuan BPK adalah memberikan rekomendasi yang efisien dan efektif dalam hal pemungutan pajak. Ini artinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, diperkuat di internal BPK.'
Read more »
DPR Bakal Fit and Proper Test 13 Nama Calon Anggota BPKFit and Proper test akan dilakukan selama tiga hari secara bertahap untuk 13 nama calon anggota BPK, terhitung mulai hari Senin (29/5/2023).
Read more »
Ngawi Sabet WTP ke-10, DPRD Minta Pemkab Tindaklanjuti Tiga Temuan BPKKalangan legislatif mengapresiasi keberhasilan Pemkab Ngawi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-10. Capaian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2022 itu membuktikan konsistensinya eksekutif.
Read more »
Pimpinan OPD Diimbau Proaktif Berikan Data Lengkap kepada BPKPimpinan OPD Diimbau Proaktif Berikan Data Lengkap kepada BPK
Read more »
Bau Anyir Proyek BTS Kominfo Telah Terendus Sejak LamaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa proyak BTS Kominfo sejak awal memang penuh masalah.
Read more »
BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI ungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
Read more »