Secara logika tidak ada hubungan antara jual-beli tanah dan bangunan dengan kesehatan
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadikan kepesertaan BPJS sebagai syarat jual-beli tanah dan bangunan. Pakar Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Airlangga Bintoro Wardiyanto menyebut, aturan tersebut diharapkan mampu mendorong seluruh masyarakat mendapatkan akses JKN.Baca Juga Bintoro pun menganggap wajar berbagai keresahan dan kritikan masyarakat.
"Pada 2024 bahkan ditargetkan ada 98 persen warga sudah turut melaksanakan undang-undang tersebut," kata Bintoro. Berangkat dari persoalan kurangnya peserta tersebut, Bintoro mengatakan BPJS perlu berbenah. Pertama, harus mampu memberi penjelasan atau sosialisasi kepada semua warga mengenai manfaat BPJS kesehatan di kemudian hari.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kelas Standar BPJS Kesehatan Bakal Berlaku di 29 RS Tahun IniProses uji coba kelas standar BPJS Kesehatan akan dimulai pada tahun ini.
Read more »
Jual-Beli Tanah Harus Disertai BPJS Kesehatan, Lurah: Kami Belum Terima Aturan TeknisnyaPihak kelurahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, masih menunggu aturan tertulis.
Read more »
Kecele Tak Lampirkan Kartu BPJS Kesehatan saat Urus Jual Beli TanahPenerapan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berjalan.
Read more »
BPJS Kesehatan jadi Syarat Urus Layanan Publik, Bagaimana Peserta Nonaktif? | Finansial - Bisnis.comBPJS Kesehatan telah meluncurkan program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB). Melalui program ini, peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah [PBPU] dan Bukan Pekerja yang memiliki tunggakan 4 - 24 bulan dapat membayar tunggakannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansialnya.
Read more »
Kemenkumham belum atur regulasi BPJS Kesehaan syarat pengajuan pasporKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini belum mengatur regulasi terkait BPJS Kesehatan ...
Read more »