Bertemu LPSK, KSAD Andika Pastikan TNI AD Junjung Tinggi Penegakan Hukum Sindonews BukanBeritaBiasa .
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kunjungan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Mabesad, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.Adapun pertemuan membahas penanganan perlindungan LPSK, pada perkara yang berurusan dengan TNI AD di beberapa wilayah. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, menyampaikan 4 perkara yang di antaranya melibatkan oknum prajurit TNI AD.
"Yang punya kewenangan adalah polisi saya harus menghormati itu, tupoksi dan kewenangan dari penyidik untuk tindak pidana di peradilan umum ini mas, ya. Oke itu sikap saya," kata Andika dalam video yang diunggah TNI AD, Sabtu . Lebih jauh dia menuturkan, bila LPSK menemukan ada anggota TNI AD yang bermasalah, maka jangan segan untuk melaporkannya. Menurutnya, hukum memang sudah seharusnya ditegakkan seadil-adilnya.
"Kita ingin hukum itu ditegakkan kok dan kejar sampai ke dalam-dalamnya apalagi kalau ada oknum Angkatan Darat, kasih tahu saya jangan ragu Mas Maneger," jelasnya. "Saya patuh hukum, kalau menurut saya proses hukum sangat fair tidak akan ada yang diberatkan semuanya kan sistem hukum yang berlaku di negara ini," sambungnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
LPSK Jamin Keamanan Korban Konflik Tambang Ilegal Kalimantan Selatan - Nasional - koran.tempo.coTim LPSK tiba di Kalimantan Selatan untuk menemui korban penganiayaan dalam konflik tambang ilegal. Polisi baru menahan dua terduga pelaku dari puluhan orang yang menganiaya. KoranTempo
Read more »
Universitas Brawijaya Resmi Berstatus PTN-BHUB menjadi perguruan tinggi ke-14 di Indonesia dengan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
Read more »
Anggota Komisi I DPR: Semua Kepala Staf Memiliki Peluang yang Sama untuk Menjadi Panglima TNI - Tribunnews.comKehadiran KSAD di beberapa event Presiden Jokowi, tidak perlu dijadikan spekulasi bahwa peluang menjadi Panglima TNI lebih besar dari Kepala Staf
Read more »
MA Cabut PP 99/2012, KPK Ingatkan Efek Jera bagi KoruptorKPK mengingatkan penegakan hukum terhadap korupsi perlu mempertimbangkan efek jera. Hal ini menanggapi putusan MA yang mencabut aturan remisi koruptor.
Read more »