Penerapan sistem jalan berbayar dianggap menuai polemik di masyarakat. Karena itu, sejumlah pejabat Pemprov DKI diundang untuk memberi penjelasan.
- Komisi B DPRD DKI Jakarta gagal menggelar rapat untuk meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI soal sistem jalan berbayar elektronik pada Senin .Pantauan Kompas.com, pimpinan serta anggota Komisi B telah memenuhi Ruang Rapat Komisi B Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.15 WIB.
Dalam ruang itu hadir Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan beberapa petugas Dishub DKI lain. Ketua Komisi B Ismail berujar, pihaknya memutuskan untuk menunda rapat dengan agenda penjelasan soal ERP itu. "Tadi, aspirasi dari anggota Komisi B, karena sejumlah pihak terkait seperti Asisten Perekonomian , Bappeda , Biro Hukum, tidak hadir," ucapnya, Senin.Politisi PKS itu menyebut, rapat itu memang harus dihadiri oleh sejumlah pihak yang absen.Dengan demikian, menurut Ismail, pihak eksekutif harus menjelaskan secara rinci berkait sistem jalan berbayar elektronik tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polda Metro Koordinasi Terkait Jalan Berbayar dengan Pemprov DKIPolda Metro Jaya menyebutkan, koordinasi terkait jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Read more »
Pemprov DKI Benahi Angkutan Umum Sebelum Terapkan ERPPemprov DKI bersama pemerintah pusat masih membahas aturan sistem jalan berbayar atau ERP.
Read more »
Kelola Banjir dan Keamanan, Pemprov DKI Minta Partisipasi Aktif Ketua RWSebanyak 707 ketua RW, 65 bintara pembina desa, dan 65 bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat se-Jakarta Timur berkumpul di Jakarta International Velodrome. Mereka diharap aktif mendukung program pemda. Metropolitan AdadiKompas
Read more »
Polda Metro dan Pemprov DKI Libatkan RW Cegah Gangguan Kamtibmas di JaktimPolda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta melibatkan perangkat lingkungan khususnya rukun warga (RW) dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Polda Metro...
Read more »
Pemprov DKI Dihebohkan soal Dugaan Korupsi Bansos Tahun 2022 Senilai Rp 2,85 Triliun!Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun.
Read more »
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
Read more »