Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun.
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.Kepala Otorita IKN Sebut Tidak akan Ada Ruang untuk Korupsi di Persiapan Pembangunan Ibu KotaPemilik akun twitter @kurawa mengaku, mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulogadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos yang berwarna kuning dan membusuk.
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi isu bermasalahya program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 Rp 2,85 triliun.Di lain pihak, KPK mengaku baru mengetahui adanya dugaan korupsi bansos bantuan covid-19. Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada laporan ke KPK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di PulogadungPemprov DKI dihebohkan dengan isu dugaan korupsi program bansos pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Dugaan ini dibeberkan pemilik akun Twitter kurawa.
Read more »
Penjelasan Dinsos DKI soal Dugaan Korupsi Bansos 2020 | merdeka.comDinas Sosial DKI menunggu hasil penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan beras bansos tersebut.
Read more »
KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi Bansos DKIKPK mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi terkait program bantuan sosial atau bansos DKI Jakarta tahun 2020.
Read more »
Jawab Pendemo Buruh KCN Marunda, Heru Budi: Harus Penuhi Syarat yang Diminta Pemprov DKI JakartaPj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara terkait puluhan buruh KCN Marunda yang melancarkan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta
Read more »
KPK Persilakan Lapor Dugaan Korupsi Bansos COVID DKI 2020, Siap TelaahKPK mempersilakan dugaan korupsi bansos Corona DKI tahun 2020 Rp 2,85 triliun dilaporkan. KPK siap memverifikasi dan menelaahnya.
Read more »
Soal ERP, Pemprov DKI Diminta Pertimbangkan Kondisi Ekonomi'Kita harus melihat kebijakan ERP ini tidak hanya persoalan kemacetan semata, tetapi juga terkait dengan persoalan ekonomi masyarakat,' kata William.
Read more »