Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti diamanatkan Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan.
tersebut yang dikutip pada Jumat Pasal 6 ayat 1 e menyebutkan OJK akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto. Adapun, selama ini pengaturan dan pengawasan aset kripto berada di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan.Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda masih enggan berkomentar banyak.
“Saya belum ingin berkomentar terlalu dalam tentang proses ini, karena sifatnya masih berlangsung,” katanya seperti dilansir Bisnis.com, Jumat . Sebelumnya, Presiden Komisioner PT HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo mengatakan berpindahnya tugas pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke OJK dapat semakin mengembangkan pasar aset kripto di Indonesia.“Pastinya dengan di bawah OJK, pengawasan dan persyaratan juga pasti akan semakin ketat,” katanya.
Ia mengatakan aset kripto nantinya tidak lagi dikategorikan sebagai komoditas. Menurutnya hal ini akan berimbas pada meluasnya penggunaan aset–aset kripto. Selain diperdagangkan, aset kripto nantinya juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan lainnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bakal Diawasi OJK, Begini Tanggapan Asosiasi Pedagang KriptoOJK akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.
Read more »
Koperasi Simpan Pinjam Akhirnya Bakal Diawasi Otoritas Pengawasan Koperasi, Bukan OJKStatus pengawasan koperasi simpan pinjam ini sudah ditegaskan dalam RUU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dan juga RUU Perkoperasian.
Read more »
OJK Bakal Awasi Aset Kripto dan Bursa Karbon, Begini MekanismenyaSusunan OJK akan ditambahkan menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota.
Read more »
Anak Buah Teten Sebut Koperasi Tidak Akan Diawasi OJKPengawasan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) akan dilakukan satu lembaga bernama Otoritas Pengawasan Koperasi atau OPK.
Read more »
Sri Mulyani Ungkap Komisioner OJK Bakal Bertambah Jadi 11Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah ADK OJK akan ditambah dua orang. Namun, pihaknya akan melihat dari sisi keuangan OJK.
Read more »
Produk Asuransi 'Saving Plan' Bakal Dievaluasi, Pengamat Nilai Pengawasan OJK LemahSejak kasus saving plan asuransi Jiwasraya belum ada larangan OJK untuk produk ini sama sekali. Kini muncul kasus Wanaartha Live dengan produk sama.
Read more »