AS Soroti Dugaan Pelanggaran HAM di Aplikasi PeduliLindungi, Kemenkes RI: Tuduhan Tak Mendasar
PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan resmi terkait Praktik Hak Asasi Manusia di Indonesia. AS menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam PeduliLindungi, aplikasi yang digunakan untuk melacak penyebaran Covid-19.
Dalam laporan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat mengklaim petugas polisi Indonesia kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal serta memantau panggilan telepon.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Waduh, Kemlu AS Sebut PeduliLindungi Diduga Melakukan Pelanggaran HAMKementrian Luar Negeri Amerika (AS) mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran HAM pada penggunaan aplikasi Pedulilindungi.
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis Laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) untuk 2021. Laporan ini menganalisa 200 ...
Read more »
Legislator Minta Pemerintah Respons Tuduhan Pelanggaran HAM PeduliLindungiPemerintah diminta memberikan tanggapan serius atas tuduhan Kementerian Luar Negeri AS terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam aplikasi PeduliLindungi.
Read more »
Amerika Serikat Soroti Pelanggaran HAM Aplikasi PeduliLindungi | Kabar24 - Bisnis.comKementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyoroti pelanggaran HAM aplikasi PeduliLindungi dalam dikutip dari laporan yang berjudul \'2021 Country Reports on Human Rights Practices\'.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Tanggapi Tuduhan Pelanggaran HAM Aplikasi PeduliLindungi | Kabar24 - Bisnis.comKetua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tuduhan pelanggaran HAM aplikasi PeduliLindungi sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global.
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Terkait tudingan Amerika Serikat bahwa aplikasi PeduliLindungi diduga telah melakukan pelanggaran HAM, Anggota Komisi IX DPR RI ...
Read more »