Anggota Komisi VI, Parta: Pemerintah Jangan Naikan Harga Petralite dan LPG 3Kg
19 April 2022-Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Liquified Petroleum Gas 3 kg.
“Jangan naikan harga Petralite dan Gas LPG 3 kg, sampai situasi ekonomi membaik,” tegas Parta dalam keterangan tertulisnya yang diterima gemapos.id, Senin . “Artinya memang harus ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang negara harus hadir dalam bentuk subsidi,” terangnya.
“Kenaikan harga minyak dan gas dunia tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan tunggal dalam memutuskan rencana menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg Sebab jika dipaksakan akan ada dampak yang akan terjadi,” pungkasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi VI DPR Minta Masa Jabatan Direksi BUMN DibatasiMenurut Awi, dua kali masa jabatan direksi BUMN sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang BUMN.
Read more »
Komisi V DPR RI Siap Bantu Fasilitasi Usulan Strategis Kalsel |Republika OnlineAnggota DPR Komisi V menyatakan siap fasilitasi usulan infrastruktur strategis Kalsel
Read more »
Komisi II DPR Targetkan Tiga RUU DOB Papua Selesai Sebelum Juni 2022Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR pada Selasa (12/4) menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR.
Read more »
Komisi II Cermati Mekanisme Kemendagri Tarik Biaya Akses NIKKomisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.
Read more »
Komisi II Cermati dan Awasi Mekanisme Pungutan Biaya Akses NIK | merdeka.comPemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya bakal mengawasi dan mencermati mekanisme pemungutan biaya itu.
Read more »
Komisi II DPR Cermati Mekanisme Kemendagri Tarik Biaya Akses NIKKomisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kemendagri dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp 1.000.
Read more »