Srilanka Menjadi Pelajaran, Komisi XI DPR RI Minta Pemerintah untuk Bisa Mengelola Utang Secara Baik
Gelora Media- Komisi XI DPR menyoroti utang pemerintah yang mencapai Rp 7.014 triliun atau 40,17 persen terhadap produk domestik bruto pada Februari 2022.
"Artinya, dalam dua bulan di tahun 2022, utang pemerintah sudah mencapai Rp103 triliun. Di mana tahun 2021 utang pemerintah tercatat Rp 6.911 triliun atau naik Rp 826 triliun dari tahun sebelumnya," kata Anis saat dihubungi, Sabtu . "Ketergantungan impor, naiknya harga komoditas global dan kecerobohan utang untuk infrastruktur yang tidak menguntungkan menjadi beberapa hal yang memicu semakin parahnya kondisi krisis di Srilanka," papar Anis.
Kemudian, mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia periode Februari 2022, China adalah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia, hanya kalah dari Singapura, Amerika Serikat , dan Jepang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR Apresiasi Kabareskrim Perintahkan Penghentian Kasus Korban Begal di NTB |Republika OnlineDari awal Saleh optimistis kasus itu akan dihentikan proses hukumnya
Read more »
Pimpinan Komisi 1 DPR RI FPKS Kutuk Serangan Israel ke dalam Masjid Al AqsaRatusan warga Palestina terluka termasuk korbannya wartawan hingga tenaga medis
Read more »
Komisi II DPR Cermati Mekanisme Kemendagri Tarik Biaya Akses NIKKomisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kemendagri dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp 1.000.
Read more »
Komisi II Cermati Mekanisme Kemendagri Tarik Biaya Akses NIKKomisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.
Read more »
Komisi II Cermati dan Awasi Mekanisme Pungutan Biaya Akses NIK | merdeka.comPemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya bakal mengawasi dan mencermati mekanisme pemungutan biaya itu.
Read more »