Apindo Jabar menolak Permenaker 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Permenaker tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan.
Selain itu, formula perhitungan upah dalam permenaker terasa tidak ideal dan dipaksakan. Karena, bertahun-tahun para pekerja meminta supaya disparitas upah minimum antar daerah bisa dikurangi.
Kemudian, dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, di dalamnya sudah termasuk inflasi. Jadi, jika formula perhitungannya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi maka inflasi dihitung berulang.Kenaikan Upah Minimum Dianggap Beratkan Pengusaha, Wapres: Masih Bisa Dilakukan Musyawarah
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penetapan UMP 2023 Gunakan Aturan Permenaker 18/2022, Apindo Boyolali KecewaApindo Boyolali kecewa dengan adanya regulasi baru yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023
Read more »
Apindo Gugat Permenaker UMP 2023, Buruh: Akal-akalan PengusahaKSPI menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021, dalam formula kenaikan upah minimum termasuk UMP yang sekarang sudah diubah ke dalam Permenaker No 18/2022.
Read more »
Apindo Jabar Tetap Tolak Pemenaker Nomor 18 |Republika OnlineApindo juga menyarankan pengusaha rela memberikan insentif lebih pada buruh.
Read more »
Tentukan Besaran UMP DKI 2023, Pj Gubernur Heru Gunakan Permenaker No 18 Tahun 2022 | merdeka.comKendati demikian, Heru mengaku masih belum menentukan nilai pasti besaran UMP DKI 2023. Dia menyampaikan laporan resmi masih dalam pembahasan internal Dinas Tenaga Kerja DKI.
Read more »
Heru Budi Pastikan Permenaker No 18 Tahun 2022 Jadi Acuan Tentukan Besaran UMP DKI 2023Heru mengaku masih belum menentukan nilai pasti besaran UMP DKI 2023. Dia menyampaikan laporan resmi masih dalam pembahasan internal Dinas Tenaga Kerja DKI.
Read more »
KADIN Akan Gugat Permenaker 18 Tahun 2022 yang Batasi Kenaikan UMP Maksimal 10 PersenPengusaha tetap ingin pakai Aturan turunan UU Cipta Kerja agar tidak ada dualisme kebijakan.
Read more »