Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin meminta masyarakat mengawal perubahan (revisi) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sedang dilakukan.
Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Menteri Ketanagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua usai mendapat banyak penolakan dari pekerja."Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan kebijakan dana jaminan hari tua dikembalikan ke aturan lama, artinya pekerja boleh mengambil haknya sebelum usia 56 tahun. Ini perlu dikawal bersama agar tidak hanya menjadi gimmick politik," ungkap Alifuddin melalui rilis yang diterima, Kamis .
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berharap perubahan Permanaker Nomor 2 Tahun 2022 menampung semua aspirasi pekerja, serikat buruh serta masukan dari Anggota DPR RI. "Bulan Mei nanti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini akan berlaku efektif. Maka masyarakat perlu mengawal agar aspirasi yang disampaikan diakomodir dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” jelasnya.
Untuk itu, Alifuddin meminta pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan melalui test policy public opinion. “Kita harus tetap mengawal, karena jika nantinya tidak ada kritik-kritik keras, maka kebijakan tersebut tetap jalan, saya mohon sekali kepada pemerintah jangan korbankan rakyat," tutup legislator dapil Kalimantan Barat I tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR: Sikap Indonesia Soal Ukraina Sesuai Kepentingan KemanusiaanIndonesia bersama 140 negara lain menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina.
Read more »
Anggota DPR Pertanyakan Solusi Pemerintah Atasi Macet 'Horor' PuncakAnggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Mulyadi mengkritik terkait sikap pemerintah yang seakan-akan tak hadir mengatasi masalah macet di kawasan Puncak.
Read more »
DPR Segera Bahas Kondisi Mahasiswa Indonesia di Rusia dan Ukraina | Kabar24 - Bisnis.comKondisi perang Rusia vs Ukraina tidak dapat diprediksi sehingga pemerintah perlu memperhatikan nasib Warga Negara Indonesia (WNI), terutama para mahasiswa.
Read more »
Komisi III DPR Minta Polda Sumut Usut Cepat Dugaan Kekerasan Aparat di Kerangkeng Manusia Langkatkomisi III DPR RI meminta Polda Sumut untuk mengusut cepat dugaan kekerasan yang terjadi di kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat.
Read more »
Banjir Selama Tiga Bulan di Bengawan Njero, Ketua DPR RI Minta Pemkab dan Pemprov Lakukan Normalisasi SungaiKetua DPR RI Puan Maharani meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dan Provinsi Jatim, dapat menuntaskan persoalan banjir yang tengah terjadi di enam kecamatan di wilayah Bengawan Njero, Lamongan.
Read more »