Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Mulyadi mengkritik terkait sikap pemerintah yang seakan-akan tak hadir mengatasi masalah macet di kawasan Puncak.
"Puncak tidak jauh dari Istana Presiden di Bogor kalau dari arah Ciawi atau melintasi Istana Presiden di Cipanas kalau dari arah Cianjur. Namun pembangunan infrastruktur yang gencar di seluruh Indonesia, bahkan di daerah destinasi wisata superprioritas sekalipun, tapi tidak dirasakan oleh warga Kabupaten Bogor yang dekat dengan Ibu Kota dan wisatawannya selalu membanjiri Puncak bahkan saat pandemi seperti ini sekalipun," ucapnya.
"Sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dan berasal dari dapil, sudah berulang kali saya sampaikan di ruang rapat Komisi V, dengan berbagai cara, lembut bahkan marah, tetap saja tidak ada solusi konkret. Jawaban hanya retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran," lanjutnya.
Politikus Gerindra ini mengaku sudah memberikan solusi jangka panjang hingga jangka pendek. Dia menyebut solusi jangka panjang adalah proyek Puncak II sebagai jalur lintasan dan Puncaksebagai jalur wisata, dan solusi jangka menengah adalah merevitalisasi jalur selatan dan utara di wilayah Puncakdi simpul kemacetan sepanjang jalur Puncaktermasuk merelokasi bangunan-bangunan yang ada di simpul kemacetan, termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah tol Bocimi," jelasnya.
Untuk diketahui, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami macet 'horor' pada Minggu . Kemacetan yang terjadi di jalur Puncak berlangsung 12 jam lamanya hingga kendaraan berhenti dan mematikan mesin. Kemacetan mulai terurai menjelang dini hari. Polisi mengklaim arus lalu lintas di kawasan Puncak mulai normal pada Senin pukul 01.00 WIB.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VIII DPR Akan Panggil Menag Yaqut: SE Speaker Masjid Tak Bisa DigeneralisirGELORA.CO - Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto menilai Surat Edaran (SE) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ...
Read more »
Komisi I DPR: TNI Polri Alat Negara, Jangan Terlibat Diskusi Politik PraktisAnggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan bahwa arahan Presiden Jokowi kepada aparat TNI-Polri serta keluarganya, merupakan pengingat bahwa sebagai alat negara...
Read more »
Anggota DPR: TNI Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis | merdeka.comAnggota TNI dan Polri juga harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Bukan malah menolaknya.
Read more »
Ketua DPR: TNI-Polri Dapat Jadi Katalisator Pemulihan Ekonomi dan SosialPuan Maharani menilai institusi TNI-Polri sebagai alat negara yang sangat strategis, dapat menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial.
Read more »
KIP dan DPR Bersinergi Ukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022Pelaksanaan IKIP 2022 juga melibatkan kelompok kerja daerah (Pokjada) dari 34 provinsi dalam menganalisis implementasi selama satu dasawarsa sejak dilahirkannya UU No 14 Tahun 2008.
Read more »