Rencana ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
dan BBNKB II ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.Menurutnya, pemerintah daerah dapat menghapus kedua jenis pajak tersebut. Sebab, kewenangan untuk melakukan penghapusan merupakan kewenangan provinsi.
“Sebagaimana amanah UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah , sudah mengatur penghapusan BBNKB II. Pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,” ujar Fatoni, disitat dari
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Diusulkan DihapusPajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II) atau balik nama kendaraan bekas diusulkan dihapus!
Read more »
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus, Ini AlasannyaKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengusulkan penghapusan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB II).
Read more »
7 Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2022, Ada Banten, Bali, dan Jawa Timur - Tribunnews.com7 Provinsi yang terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2022. Ada Banten, Bali, dan Jawa Timur.
Read more »
Rabu, tersedia 14 layanan Samsat Keliling di JadetabekPolda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan ...
Read more »
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Buleleng Capai Rp 51 MiliarSamsat Buleleng menyebut ada 78.000 lebih objek pajak yang menunggak dengan nilai Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 51 miliar.
Read more »
Begini Syarat dan Cara Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan atau PBBBerikut ini syarat dan cara balik nama Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Haruskah ke kantor pajak?
Read more »