Akademisi Tidak Rela Megawati Dianugerahi Gelar Profesor, Desak Menteri Nadiem Segera Bertindak

South Africa News News

Akademisi Tidak Rela Megawati Dianugerahi Gelar Profesor, Desak Menteri Nadiem Segera Bertindak
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 59%

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai rencana pemberian gelar profesor kepada Megawati Soekarnoputri terkesan politis megawatidapatgelarprofesor

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga turut mengomentari rencana Universitas Pertahanan memberikan gelar profesor kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada jumat . Menurut Jamiluddin, untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi memerlukan proses panjang dan berliku. Pendidikannya juga harus lulusan S3 . "Profesor madya saja, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit 850.

Baca Juga: Mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP itu menjelaskan, KUM tersebut dikumpulkan akademisi dari unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah. Tak hanya itu, memperoleh gelar tersebut, para akademisi harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. "Saat ini banyak akademisi belum memperoleh jabatan profesor karena terganjal pada pemuatan artikel di Scopus," ujar Jamiluddin.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jpnncom /  🏆 25. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakar Duga Data Pribadi Sebagian Penduduk yang Terekspos Kian LengkapPakar Duga Data Pribadi Sebagian Penduduk yang Terekspos Kian LengkapPeretasan yang berujung pada penjualan data pribadi penduduk selama lima tahun terakhir terus berulang dan meningkat jumlahnya. Peningkatan itu juga membuat komponen data penduduk yang terekspos ke publik semakin lengkap. Polhuk AdadiKompas lordjune
Read more »

Pakar Sebut TWK Sudah Sesuai UU, Jauh Dari Pelanggaran HAMPakar Sebut TWK Sudah Sesuai UU, Jauh Dari Pelanggaran HAMEmrus Sihombing menyebut TWK sudah sesuai dengan Undang Undang dan bukan pelanggaran HAM. EmrusSihombing
Read more »

Pakar: Komnas HAM Tak Berwenang Proses Pengaduan Pegawai KPKPakar: Komnas HAM Tak Berwenang Proses Pengaduan Pegawai KPKKoordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Komnas HAM seharusnya tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK
Read more »

Kata Pakar soal Poin Krusial dan Dampak Polemik TWK Pegawai KPKKata Pakar soal Poin Krusial dan Dampak Polemik TWK Pegawai KPKTes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi polemik. Sebanyak 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos tes tersebut tidak bisa...
Read more »

Pakar Gizi : Produksi dan Konsumsi Susu Berkualitas Cegah StuntingPakar Gizi : Produksi dan Konsumsi Susu Berkualitas Cegah StuntingStunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia, dan dapat berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa di masa depan.
Read more »

Tentang Sinetron Zahra dan Pernikahan Dini, Ini Tanggapan Pakar Gender UNAIRTentang Sinetron Zahra dan Pernikahan Dini, Ini Tanggapan Pakar Gender UNAIRSinetron Suara Hati Istri: Zahra yang menuai kontroversi dihentikan sementara. Apa tanggapan pakar Gender UNAIR? UNAIR SuaraHatiZahra PernikahanDini
Read more »



Render Time: 2025-04-04 03:50:58