Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan saat ini mustahil bila bukan keinginan presiden yang menjabat.
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengkritisi munculnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia lalu berbicara sejarah godaan perpanjangan masa jabatan pada era Presiden Sukarno dan Soeharto.
"Presiden Soeharto juga mengalami hal yang sama godaan untuk terbawa kepada bujuk rayu partai partai kepentingan politik tertentu termasuk keinginan dia sendiri," sambung ahli hukum tata negara ini."Jadi mustahil itu tidak keinginan presiden, karena tidaklah mungkin partai partai itu menyampaikan secara terbuka karena yang dilawannya adalah konstitusi maka mustahil itu tidak keinginan dari seorang presiden, hanya menitip bibir dan mulut dari ketua partai saja," ujarnya.
"Saran saya Presiden sendiri harus betul-betul tegas untuk menghentikan, tidak cukup untuk perkataan, tetapi juga tindakan, di mana misalnya Presiden bisa menyatakan agar penyelenggara pemilu menentukan tahapan tahapan Pemilu agar dilakukan proses yang bisa memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu berlangsung," pungkasnya.
"Partai Nasdem berpegang pada aturan konstitusi bahwa masa jabatan seorang presiden itu lima tahun, bisa dipilih lagi menjadi dua periode," kata Ali kepada wartawan, Rabu .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kuasa Hukum Sebut Cacat Hukum Sejak Ditangkap, Minta KeadilanWNA Uzbekistan bernama Dilshold Alimov, 33, kini ditahan di Lapas Kerobokan. Dia berstatus sebagai terdakwa dan masih menjalani proses hukum di PN Denpasar.
Read more »
Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Sidang Pledoi Hari Ini, Kuasa Hukum: Lebih Dari 100 Halaman'Sudah siap, masing-masing lebih dari 100 halaman,' ucap Henry
Read more »
Merasa Kerap Diintervensi, Gubernur Papua Bentuk Tim HukumTim itu dibentuk karena dalam waktu terakhir, Lukas Enembe merasa kerap ditekan oleh beberapa pihak terkait beberapa isu pelanggaran hukum
Read more »
2 Polisi Terdakwa Unlawful Killing Terhadap Anggota Laskar FPI Minta Dibebaskan dari Tuntutan HukumTim kuasa hukum berikan nota pembelaan sebanyak 100 halaman bagi masing-masing terdakwa.
Read more »
Tidak Termasuk Wilayah Hukum, Polda Metro Jaya Tolak Laporan Roy Suryo Mengenai Menteri AgamaPolda Metro Jaya menolak laporan Roy Suryo yang mengadukan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atas dugaan kasus penodaan agama. Sebab, tempat terjadinya dugaan tindak pidana bukan berada wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selengkapnya di
Read more »