Komisi I DPR memutuskan secara musyawarah mufakat 9 calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025. Tiga di antaranya merupakan petahana....
Sembilan nama itu dipilih dari 27 calon yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR pada 18-19 Januari 2023.
"Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap ke 27 calon pada tanggal 18-19 Januari 2023, Komisi I DPR melakukan rapat interen pada hari ini untuk memutuskan 9 calon anggota KPI pusat periode 2022-2025 berdasarkan musyawarah untuk mufakat," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa .Menurut Meutya, dari 9 nama yang dipilih, 3 orang di antaranya merupakan petahana.
"Petahana dua orang, kalau petahana langsung dua orang, ada yang sebelumnya pernah menjadi petahana. Jadi ada 3 kalau dihitung dari periode sebelumnya," katanya. Meutya menjelaskan, Komisi I DPR dalam memilih telah mempertimbangkan integritas dan profesionalitas dalam penyampaian visi misi mereka yang kemudian didalami."Kami tidak melihat dari background industrinya tapi ini mewakili juga perwakilan dari berbagai pihak termasuk industri, akademisi, dan lain-lain," katanya.
Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 yang telah dipilih oleh Komisi I secara musyawarah mufakat sesuai urutan abjad adalah sebagai berikut:
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pencalonan DPD Bisa Dibanjiri Eks NarapidanaPengetatan syarat bagi eks narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD tidak berlaku bagi calon anggota DPD. Kondisi ini berpotensi membuat bekas narapidana membanjiri pencalonan anggota DPD. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Komisi I DPR Dukung Langkah KSAD Perkuat Satuan Siber TNI AD“Kecakapan personel yang menjaga fasilitas itu juga harus ditingkatkan. Fasilitas teknologi terkininya juga. Itu harus seimbang antara fasilitas dan SDM,”
Read more »
Komisi II DPR harap isu masa jabatan kades tak dikaitkan politikKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode ...
Read more »
Komisi C DPRD DKI Jakarta Sebut JakPro Sudah 4 Tahun Tak Beri DividenJakPro ternyata sudah empat tahun tak memberikan keuntungan hasil kerja perusahaan atau dividen kepada pemegang saham. Salah satunya kepada Pemprov DKI Jakarta.
Read more »
Komisi VIII DPR RI Usulkan Biaya Haji 2023 Bisa Disesuaikan dengan Prinsip Istitha'ahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengusulkan tarif biaya haji tahun 2023 disesuaikan dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan berhaji.
Read more »