Pengetatan syarat bagi eks narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD tidak berlaku bagi calon anggota DPD. Kondisi ini berpotensi membuat bekas narapidana membanjiri pencalonan anggota DPD. Polhuk AdadiKompas
Surat suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu 2019, di Bali.
JAKARTA, KOMPAS - Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa dibanjiri eks narapidana. Ini terutama jika syarat jeda lima tahun yang sudah diberlakukan bagi calon anggota DPR dan DPRD tidak diberlakukan untuk calon anggota DPD. Karena itu, Mahkamah Konstitusi diminta memberlakukan syarat yang sama bagi calon anggota DPD.
Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Aji Pangestu mengatakan, pemantauan tahapan pencalonan anggota DPD di sejumlah provinsi oleh JPPR menemukan adanya bekas narapidana yang ikut mendaftar, antara lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bengkulu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Diminta Samakan Syarat Pencalonan DPD bagi Mantan NapiPersyaratan pencalonan anggota DPD dipersoalkan ke MK. Dalam hal ini, MK diminta menyamakan syarat calon anggota DPD, khususnya bagi mantan napi, dengan syarat calon anggota DPR/DPRD. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Senator Papua Barat Tolak Gagasan Ketua DPD RI Kembali ke UUD 1945 yang AsliSenator dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menolak gagasan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menghendaki kembali pada UUD 1945 yang asli.
Read more »
Anggota DPD RI: Sistem Bikameral Amanat Reformasi, Harus Diperkuat FungsinyaAnggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafma menekankan pentingnya penguatan sistem bikameral sebagai upaya mencegah sentralisasi kekuasaan. Apalagi, bikameral...
Read more »
3.169 Pendukung 13 Balon DPD Jatim di Ngawi GugurRibuan pendukung 13 bakal calon (balon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jatim yang maju pada Pemilu 2024 gugur.
Read more »
Senator Papua Barat Tolak Sikap Ketua DPD RI yang Ingin Kembali ke UUD 1945 yang Asli“Perjuangan reformasi ialah menghilangkan sentralisasi kekuasaan pada satu lembaga, dan menegasikan lembaga yang lain, juga menghindari Power tends to corrupt.'
Read more »
Aplikasi Pendaftaran DPD Bermasalah, KPU Beri Waktu TambahanKomisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi dengan memberikan tambahan waktu dalam verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon DPD.
Read more »