YLKI mendesak KPPU menyelidiki dugaan adanya kartel bisnis minyak goreng.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan ketersediaan stok beberapa hari lalu.
Baca Juga Sebelumnya ketersediaan minyak goreng khususnya minyak goreng kemasan sederhana hingga premium langka di pasaran baik di pasar modern, ritel modern, ritel tradisional, juga pasar tradisional. Namun ketika pemerintah mencabut kebijakan HET dan mengembalikan harga minyak goreng kemasan premium dan sederhana kepada mekanisme pasar, stok minyak goreng secara tiba-tiba banjir di pasaran dengan harga di kisaran Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu per liter.
"Selama ini intervensi pemerintah pada pasar minyak goreng dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
YLKI sarankan subsidi minyak goreng bersifat tertutupYLKI menyarankan agar subsini minyak goreng curah Rp14 ribu per liter dilakukan bersifat tertutup dengan diberikan kepada orang per orang agar lebih tepat sasaran. Bagaimana menurut Sahabat Antara?
Read more »
KPPU Ajak Mendag Kerja Bareng Berantas Dugaan Mafia Minyak GorengDiduga permasalahan mafia minyak goreng terjadi di 3 provinsi, yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.
Read more »
YLKI: Perketat Pengawasan HET Minyak Goreng Non Premium Rp 14.000 - Tribunnews.comKetua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng non premium
Read more »
YLKI: Ketahanan Pangan Rapuh, Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng akan Berulang | Kabar24 - Bisnis.comYLKI mengatakan bahwa fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini akan terus berulang akibat rapuhnya ketahanan pangan nasional.
Read more »
KPPU: Persaingan Usaha Sehat Belum Jadi Arus Utama Kebijakan Pemerintah |Republika OnlineFaktor kesenjangan usaha masih terjadi di Indonesia.
Read more »