YLKI menolak rencana pemerintah untuk mengenakan bahan pangan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN)
Liputan6.com, Jakarta Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menolak rencana pemerintah untuk mengenakan bahan pangan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai . Bahkan, dengan besaran tarif 1 persen sekali pun.
"Karena dalam melihat suatu komoditas bukan hanya soal harga. Tetapi efek lainnya juga," tukas Ketua YLKI.2 dari 3 halamanPPN Sembako dan Pendidikan Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke PemerintahEkonom senior Fadhil Hasan menyoroti polemik dari rencana pungutan pajak pertambahan nilai untuk sembako dan pendidikan yang tertuang dalam revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Fadhil berpendapat, penolakan terhadap PPN sembako dan pendidikan muncul lantaran masyarakat sudah kadung tidak percaya dengan berbagai kebijakan pemerintah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
HEADLINE: Sembako akan Dikenakan Tarif PPN, Plus Minus untuk Perekonomian Nasional?Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sejumlah bahan pokok atau sembako. Banyak yang menolak rencana tersebut.
Read more »
Tamparan Rencana PPN Sembako: 'Kolonialisme' untuk Si Miskin!Wacana perluasan PPN sembako jadi sorotan. Banyak pihak menilai wacana ini merugikan masyarakat kecil yang miskin, tapi ringankan yang kaya. PPN
Read more »
HNW Tolak Rencana Pengenaan PPN untuk Sembako dan SekolahHNW menolak rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah, begini alasannya. HidayatNurWahid
Read more »
Stafsus Menkeu: PPN Sembako Tidak untuk Tambah Penerimaan PajakStafsus Menkeu menegaskan PPN untuk sembako bukanlah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Selengkapnya: 👇 PPNSembako
Read more »