DPR dan pemerintah dianggap tergesa-gesa. Bukan tidak mungkin terjadi lagi unjuk rasa besar-besaran untuk menunda pengesahan RKUHP. Dasarnya, karena RUU RUKHP harus direvisi. Polhuk AdadiKompas
Dengan membawa sejumlah poster, Aliansi Nasional RKUHP menggelar aksi di Jalan Karet Pasar Baru Timur 5, Jakarta, menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Unda-undang Hukum Pidana , Selasa . Selain menolak pengesahan, mereka juga menyuarakan jika dibukanya ruang diskusi mengenai RKUHP selayaknya diselenggarakan secara terbuka, bukan secara formalitas. Di samping itu, ruang diskusi juga selayaknya membahas substansi secara komprehensif dan tidak hanya terpaku pada 14 pasal krusial.
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, Selasa , mengatakan, DPR dan pemerintah mengulang situasi saat penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP pada 2019. DPR dan pemerintah tergesa-gesa sehingga banyak masukan dari masyarakat sipil yang diabaikan. Sikap itu berujung pada unjuk rasa besar-besaran penundaan pengesahaan RKUHP.
”Seperti 2019, kami juga saat ini memberikan banyak catatan terkait pasal-pasal bermasalah. Pernyataan besarnya, kenapa mereka pun pada posisi yang sama? Tidak mau mendengar lebih santai, lebih lama, dan menjawab lebih serius untuk menyelesaikan pasal-pasal bermasalah. Kami masih banyak catatan, dan pemerintah serta DPR tampak tidak mau menggubris,” tuturnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Habiburokhman Respons YLBHI: DPR Akomodir Aspirasi Masyarakat soal RKUHPYLBHI mendesak agar DPR mendengarkan aspirasi warga terkait RKUHP. DPR menyebut telah mengakomodir seluruh aspirasi yang muncur.
Read more »
DPR Klaim RKUHP Sudah Berubah, Banyak Pasal Karet: YLBHI Minta DitundaDesakan agar RKUHP tidak disahkan menjadi undang-undang terus bergulir.
Read more »
Demo RKUHP, Massa Kasih Waktu DPR Hingga 15 Desember Mendatang - tvOnePolisi membubarkan aksi unjuk rasa dalam penolakan RUU KUHP pada saat Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada hari Minggu (27/11/2022) kemarin. - tvOne
Read more »
DPR Tak akan Lakukan Pembahasan Ulang Substansi RKUHPBambang Pacul memastikan, pihaknya tidak akan melakukan pembahasan ulang bersama pemerintah terkait substansi RUU KUHP.
Read more »
Tanggapi YLBHI, PKB Cerita Jalan Panjang Pembuatan RKUHPYLBHI meminta agar DPR mendengar aspirasi masyarakat soal RKUHP sebelum disahkan. PKB cerita lamanya proses pembentukan RKUHP.
Read more »
Fraksi PDIP: Draf RUU Kesehatan yang Beredar Bukan dari DPRFraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menerima para perwakilan organisasi kesehatan yang berdemontrasi di depan gedung DPR untuk menolak RUU Kesehatan.
Read more »