Pemprov DKI akan menindaklanjuti laporan soal permasalahan THR dari masyarakat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya Lebaran 1443 Hijriyah.
Baca Juga Politikus Partai Gerindra itu juga berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat soal permasalahan THR. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi konsultasi dan aduan THR keagamaan 2022 sejak 8 April hingga 8 Mei 2022 melalui Posko THR virtual Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin mengungkapkan hingga penutupan Posko THR virtual Kemnaker pada 8 Mei 2022, sebanyak 5.680 laporan masuk ke Posko THR virtual.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wagub: Pemprov DKI Jakarta Tak Batasi Arus UrbanisasiWakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan membatasi arus pendatang (urbanisasi) yang biasanya terjadi setelah libur Lebaran
Read more »
Wagub DKI Janji Tegur Perusahaan di Jakarta yang Telat Bayar THRWagub DKI akan menindaklanjuti laporan mengenai adanya perusahaan yang telat bayar thr
Read more »
Pemprov Bakal Sanksi Perusahaan di DKI yang Tak Bayar THR KaryawanKemenaker menerima 5.589 aduan terkait THR yang bermasalah, 930 di antaranya berasal dari wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI bakal menindaklanjuti aduan tersebut.
Read more »
Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan yang Tak Bayarkan THR KaryawanWakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria (Ariza) bakal menindaklanjuti aduan terkait adanya perusahaan tak membayar tunjangan hari raya (THR). Bahkan Ariza sapaaakan...
Read more »
Pemprov DKI Gelar Halal Bihalal di Balai Kota DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Halal Bihalal pada hari pertama PNS masuk kerja setelah libur Lebaran 2022.
Read more »
Ketua DPRD DKI Minta Pengelolaan 13 Sungai Diserahkan ke Pemprov DKIKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta pengelolaan 13 sungai di Jakarta diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Read more »