Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset pascaviral insiden anak pejabat pajak pamer harta.
Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia kembali menegaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengandung klausul pengayaan tidak sah dan pembuktian terbalik. Hal ini disampaikan Ketua DPP PSI Bidang Hukum dan HAM, Ariyo Bimmo menyikapi terungkapnya kekayaan tidak wajar seorang pegawai Ditjen Pajak, menyusul insiden penganiyaan yang dilakukan anaknya terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta.
"Netizen membongkar kekayaan yang diduga dimiliki oleh orang tua si tersangka penganiayaan. Rubicon itu minimal Rp 1 miliar. Harley ratusan juta. Kekayaan ditaksir Rp 56 miliar. Padahal jabatan eselon 3, fantastis!," ujar Bimmo kepada wartawan, Kamis . Advertisement Diketahui, David dianiaya oleh Mario pada 20 Februari 2023 di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam menjelaskan Mario Dandy Satryo -putra Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan II- menganiaya David Latumahina setelah mendapat aduan dari kekasihnya berinisial A yang juga merupakan mantan kekasih David, bahwa ia menerima perilaku tidak baik dari David.
Sayangnya, kekayaan yang diduga tidak wajar tersebut tidak dapat dimintakan pembuktiannya mengenai asal muasal harta tersebut. Dari LHKPN yang dilaporkan, beberapa temuan netizen tidak terlihat dan untuk meminta pembuktian terbalik, aparat belum memiliki dasar hukumnya. "Di sini dapat terlihat urgensi disahkannya RUU Perampasan Aset. Masyarakat dan ...
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pamen Polri Ini Tidak Cukup Dipenjarakan, Tetapi Harus Dimiskinkan, Begini Komitmen KPKPamen Polri Ini Tidak Cukup Dipenjarakan, Tetapi Harus Dimiskinkan, Begini Komitmen KPK KPK
Read more »
Pemprov DKI Beli 21 Mobil Listrik untuk Pejabat, PSI: BagusPemprov DKI Beli 21 Mobil Listrik untuk Pejabat, PSI: Bagus. Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pengadaan 21 unit mobil Listrik sebagai kendaraan dinas bagi beberapa pejabat utama
Read more »
Pemprov DKI Beli Mobil Listrik untuk Pejabat, PSI Minta Mobil Dinas Lama Dijual dan DilelangPSI DPRD DKI mendukung pengadaan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara dan mengurangi polusi di Jakarta.
Read more »
PSI Minta Pemprov DKI Jual Mobil Lama Sebelum Beli Mobil ListrikPSI meminta Pemprov DKI menjual mobil dinas lama lebih dulu sebelum membeli mobil listrik untuk mobil dinas pejabat.
Read more »
Bukan Ditolak, Pemprov DKI Sebut Pengalihan Kampung Susun Bayam Belum Disetujui DPRD | merdeka.comPemprov DKI menyebut, DPRD meminta mengkaji ulang pengalihan aset Lahan Kampung Susun Bayam.
Read more »