Seiring perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam omnibus law keuangan, pengawas industri keuangan ini tengah menyiapkan sumber daya.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa keuangan mendapatkan kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana keuangan yang terjadi pada sektor lembaga jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .
Menurutnya, UU PPSK sudah diketok di Sidang Paripurna DPR pada Desember 2022."Akan tetapi, kami menunggu sahnya sekitar pertengahan bulan ini atau diundangkan," kata Mirza. "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," demikian bunyi pasal 49 ayat 5 dalam UU PPSK.
Adapun, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik OJK diantaranya menerima laporan tindak pidana di sektor jasa keuangan, memanggil, memeriksa dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, hingga melakukan penggeledahan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Peran OJK di UU PPSK Bisa Beri Kepastian Hukum Industri Jasa KeuanganUU PPSK mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Read more »
Sri Mulyani: 2023 Adalah Ujian & UU PPSK Jadi 'Penyelamat' RIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan UU PPSK akan menjadi penyelamat sektor keuangan Indonesia pada 2023.
Read more »
SP AJB Bumiputera Buka Ruang Gugat Wewenang Penyidikan OJK di dalam UU PPSK, Kenapa?Wewenang penyidikan oleh OJK dalam omnibus law keuangan dinilai monopoli sehingga membuat aparat penegak hukum tidak dapat bertindak.
Read more »
Sederet Fakta UU PPSK yang Sempat Menuai KontroversiPemerintah dan DPR telah meresmikan Undang-undang PPSK atau Omnibus Law Keuangan pada 15 Desember lalu.
Read more »
OJK Jadi Lembaga Tunggal Penyidikan Pidana Jasa Keuangan, Pengamat: Harus Siapkan Regulasi KuatOJK diharapkan menyiapkan perangkat yang kuat sebagai lembaga tunggal yang melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan.
Read more »
Pekerjaan Rumah OJK Jadi Lembaga Tunggal Penyidikan Pidana Jasa KeuanganDirektur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, OJK harus tegas dan kuat dalam menjalankan kewenangan tersebut.
Read more »