“UU P2SK, diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, untuk kesejahteraan dan perlindungan konsumen,” jelas Sartono,
OMNIBUS Law Sektor Jasa Keuangan dinilai dapat memperkuat kemampuan pelaku industri menghadapi berbagai skenario keuangan mulai dari tantangan global hingga mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sartono mengatakan, seminar digelar untuk peringatan HUT Dentons HPRP ke-33 tahun berkiprah di Indonesia, sejak didirikan tahun 1990. Seminar ini, jelasnya, diharapkan menjadi kontribusi positif Dentons HPRP kepada publik, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ekonom Senior INDEF Aviliani menyoroti pentingnya koordinasi regulasi sektor keuangan dengan sektor ril. Dia mencontohkan saat pandemi Covid-19, OJK merilis retrukturisasi kredit dan pembiayaan, tetapi sektor riil tidak tumbuh, sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas itu.
“Persiapan implementasi penjaminan polis yang harus dibentuk tahun 2028, penguatan pengawasan prilaku pasar . UU P2SK juga memberikan amanat baru, yaitu koperasi, asset keuangan digital dan asset kripto,” terang Greta. Di sisi lain, Partner Dentons HPRP Erwin Kurnia Winenda membahas peluang UU P2SK dari sisi penambahan ruang lingkup BPR, serta pengaturan Badan Pengelola Instrumen Keuangan dan Pengelola Dana Perwalian badan hukum atau perseorangan.
“Di BNI kami memperkuat ESG governance, ada Komite ESG dan work unit yang khusus mengembangkan dan arus utamakan dalam konteks bisnis dalam keseharian. Terus diadopsi agar mendukung usaha dalam konteks mengatasi perubahan iklim,” ujarnya. “Saya adalah contoh, perusahaan yang sedang menerapkan ESG di perusahaan kami. Kelompok usaha di Indonesia ini memang sudah agak ketinggalan menerapkan ESG, terus terang. Namun, itu tidak cukup di regulasi, harus adanya kesadaran dari dalam perusahaan keuangan,” ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Suahasil Ungkap UU P2SK Bakal Perkuat Fungsi BI dan OJK hingga Perlindungan KonsumenWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dalam UU P2SK ini terdapat lima pilar di sektor jasa keuangan yang diperkuat. Di antaranya adalah fungsi BI dan OJK.
Read more »
Marak Kasus Gagal Bayar, LPS Siap Jalankan Penjaminan PolisPurbaya menyatakan, LPS siap menjalankan program penjaminan polis yang merupakan mandat baru dari UU P2SK.
Read more »
5 Pilar Penting UU P2SK, Penguatan Otoritas hingga Perlindungan KonsumenWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, UU Nomor 4 Tahun 2023 ini sangat komprehensif untuk menunjang kinerja 4 lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
UU P2SK Upaya Pemerintah Reformasi Sektor Keuanganehadiran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan ikhtiar pemerintah dan DPR dalam melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia.
Read more »
Profesinya Cukup Vital, Appraiser Dinilai Perlu Dipayungi UU KhususBeberapa profesi memiliki UU sendiri, seperti UU Praktik Kedokteran dan UU Arsitek. Untuk appraiser sendiri sudah saatnya punya payung UU sendiri. Begini alasannya.
Read more »
BI Perkuat Hilirisasi Pertanian Jateng, Ganjar Minta Kepala Daerah Gandeng InvestorRADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Posisi Jateng sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia harus diperkuat dengan hilirisasi pertanian. Tentu, selain mendorong perkembangan agro industri yang merupakan sektor unggulan Jateng, juga meningkatkan ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat, sekaligus
Read more »