UU IKN Digugat Eks Penasihat KPK hingga Pensiunan TNI ke MK
Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, para pensiunan TNI yang mengatasnamakan Poros Nasional Kedaulatan Negara menggugat UU Ibu Kota Negara melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi .
“Dengan ini para pemohon yang tergabung dalam poros PNKN mengajukan permohonan pengujian formil UU No... Tahun 2022 tentang IKN terhadap UUD 1945,” tulis berkas yang dikutip bisnis.com. #div-gpt-ad-parallax iframe{height: 600px !important}.li_wrap_flying_carpet{padding: 0 10px!important;margin-right: -15px;margin-left: -15px}.wrap_flying_carpet{text-align: center}.flying_carpet_show{width: 100%;height: 300px;position: relative;overflow: visible}.flying_carpet_show_inner{width: 100%;height: 100%;position: absolute;top: 0;left: 0;clip: rect}.
Selain itu pemohon juga beralih bahwa UU IKN bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan; bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; serta bertentangan dengan asas keterbukaan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU IKN Digugat ke MK, Setneg: Bentuk Partisipasi Aktif WargaSetneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.
Read more »
Respons DPR Soal UU IKN Digugat ke MKSekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar merespons gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
UU IKN Digugat ke MK, Gus Muhaimin: Silakan Saja, DPR dan Pemerintah Tidak Gentar - Tribunnews.comGus Muhaimin menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah tidak gentar menghadapi gugatan UU IKN dari para purnawirawan TNI dan aktivis itu.
Read more »
DPR dan Pemerintah Siapkan Argumen Gugatan UU IKN di Mahkamah Konstitusi | merdeka.comWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, sebagai warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Read more »