PP Muhammadiyah dan PBNU kompak minta pemerintah lakukan pengawasan usai heboh ACT diduga menyelewengkan dana publik.
– Usai heboh dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap , dua ormas besar PP Muhammadiyah dan PBNU kompak minta pemerintah atur lagi regulasi lembaga amal atau filantropi.
“Pemerintah perlu membuat lembaga semacam OJK dalam lembaga keuangan syariah. Ini untuk memastikan keterlaksanaan good corporate governance,” ujarnya kepadaPP Muhammadiyah menyebut, ketiadaan lembaga pengawas filantropi adalah faktor yang memungkinkan terjadinya penyelewengan. Apalagi, kata Gus Fahrur, sapaan akrabnya, jika dana umat yang telah disumbangkan untuk sosial atau menolong umat itu, justru untuk kemewahan pribadi.Ungkapan Gus Fahrur ini dilontarkan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ., Selasa .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Heboh Kasus Dana ACT, Ketua PBNU Sebut Pemerintah Perlu Tetapkan Batas Wajar Gaji Fasilitas PengurusKata Ketua PBNU Gus Fahrur soal hidup bermewah-mewah dengan dana umat, ini terkait dengan heboh ACT belakangan ini.
Read more »
Kondisi Terkini Kantor ACT Ciamis Setelah Dugaan Penyelewengan Dana ACT Jadi SorotanKantor ACT di Ciamis tutup beriringan dengan dugaan penyelewengan dana ACT oleh petingginya.
Read more »
Kasus Dana ACT, Komisi 8 DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Lembaga FilantropiAnggota DPR berharap kasus ACT ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. TempoNasional
Read more »
ACT Minta Maaf pada Donatur dan Masyarakat IndonesiaPresiden Aksi cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dalam jumpa pers di kantornya Senin (4/7), menyampaikan permohonan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia atas berita majalah Tempo yang menyebutkan terjadi penggelapan dana sumbangan oleh petinggi ACT.
Read more »
Heboh Penyimpangan Dana Umat, Presiden ACT Minta Maaf pada Donatur dan Masyarakat IndonesiaLembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyatakan permohonan maaf kepada para donatur dan masyarakat Indonesia.
Read more »
DPRD Surabaya Minta Pemeriksaan Kasus Jual Barang Satpol PP TransparanKomisi A DPRD Kota Surabaya minta pemeriksaan kasus penjualan barang hasil penertiban Satpol PP oleh oknum petinggi Satpol PP dilakukan secara transparan
Read more »