Urgensi RUU Kesehatan untuk Perbaiki Layanan ke Masyarakat TempoNasional
INFO NASIONAL - Banyaknya aturan yang tumpang tindih di sektor kesehatan sehingga memicu banyak program tidak dapat dilaksanakan di lapangan merupakan salah satu alasan perlu adanya terobosan hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Ahmad Redi, mengatakan sektor kesehatan saat ini diatur dengan setidaknya 13 undang-undang, sehingga menjadikannya sektor yang paling banyak memiliki undang-undang.
'Mudah-mudahan partisipasi masyarakat ini bisa menjadikan undang-undang ini tidak kontroversial. Jadi jangan dibuat kontroversial, tapi berikanlah kontribusi yang positif dan baik,' ujar Saleh.Beberapa bulan terakhir, banyak suara publik di daerah mengeluhkan susahnya mendapatkan akses ke dokter spesialis sehingga mereka bisa antri berhari-hari hanya untuk mendapatkan pelayanan. Belum lagi mahalnya harga obat-obatan dan pelayanan BPJS yang tidak memadai.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perbaikan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lewat RUU KesehatanDPR mencermati banyaknya masalah di sektor kesehatan sebagai pemicu penyusunan RUU Kesehatan yang tidak dapat ditunda lagi.
Read more »
Menkes Siap Akomodasi Partisipasi Publik dalam Perumusan RUU KesehatanMenteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan siap mengakomodasi partisipasi publik dalam perumusan dan pembahasan RUU Kesehatan. - Halaman 1
Read more »
Baleg DPR Sebut 13 UU Bakal Terdampak oleh RUU KesehatanTenaga ahli Baleg DPR, Widodo mengungkapkan terdapat 13 UU yang terdampak RUU Kesehatan yang disusun menggunakan metode omnibus law.
Read more »
Ini Sejumlah Materi Penting yang Diatur dalam RUU KesehatanTenaga ahli Baleg DPR yang juga tim ahli penyusunan RUU Kesehatan, Widodo membeberkan sejumlah materi penting yang diatur dalam RUU Kesehatan.
Read more »
PDSI: RUU Kesehatan, Pemerintah Buat Izin Praktik Kedokteran Lebih SederhanaDalam RUU Kesehatan, nantinya mekanisme perizinan praktik kedokteran akan berubah menjadi digital atau online.
Read more »
DMI Jabar Jelaskan Urgensi Muktamar Harus Dihelat Tahun IniKetua Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, KH Ahmad Siddiq mengungkapkan seberapa urgensinya Muktamar dilakukan dalam regenerasi kepengurusan DMI ke depan.
Read more »