Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) turut mengatur soal tumpang tindih kawasan hutan.
Setiap perizinan yang terlanjur memasuki kawasan hutan diberi waktu 3 tahun untuk membenahi dan memenuhi persyaratan.
Hal ini diatur dalam Pasal 110A Perppu Cipta Kerja, dimana kegiatan usaha didalam kawasan hutan dan memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya kebijakan ini dan belum memenuhi, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun. "Sehingga permasalahan izin yang menjerat beberapa perusahaan seharusnya dikenakan sanksi administratif bukan sanksi pidana. Karena izin adalah otoritas pemberi izin dan termasuk dalam tindakan administrasi," tegas Sadino.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Mantan Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Ling Sodikin membenarkan, jika ada masalah kepemilikan antara tanah perkebunan atau kehutanan, lazimnya dilakukan penelitian ke lapangan oleh beberapa pihak. Termasuk Pemda, BPN, polisi kehutanan, kemudian dipaduserasikan dan diputuskan apakah diselesaikan sesuai perda atau dikeluarkan izin pelepasan.
“Berdasarkan pengalaman, sanksinya administratif, tertuang di PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan salah satu penyelesaian melalui polisi kehutanan dan penyidik kehutanan, dikasih waktu sampai 2023 untuk penyelesaian sanksi,” ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Peneliti Sebut Kelompok Radikal Tunggangi Polemik Perppu Cipta KerjaTerdapat kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Perppu Cipta Kerja untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap negara.
Read more »
Ramai Protes Perppu Cipta Kerja, DPR Beri Respons Tak TerdugaJawaban DPR Soal Penolakan Perppu Ciptaker, 'Monggo Gugat'
Read more »
Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja, Gedung DPRD Sumut Dilempari Telur dan TomatRatusan Massa menggelar aksi demo tolak Perppu Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumut. Dalam Aksinya, mereka melempari gedung dewan dengan telur dan tomat. Via: detiksumut_
Read more »
Besaran Pesangon Karyawan Korban PHK dan Pensiun Berdasar Perppu Cipta KerjaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja mengatur ulang besaran pesangon yang diterima karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pensiun.
Read more »
MK Didesak Gelar Sidang Cepat untuk Menguji Perppu Cipta KerjaPermohonan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dijadwalkan mulai disidangkan pada Kamis (19/1/2023). Diharapkan MK dapat menyidangkan perkara tersebut secara cepat. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Soal Urgensi Perppu Cipta Kerja, Ini Kata WamenakerWamenaker Afriansyah Noor menegaskan, stabilitas ekonomi menjadi alasan utama penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Read more »