Update IKN Nusantara: Jokowi Terbitkan 5 Regulasi Baru Hingga 8 Prinsip | Ekonomi - Bisnis.com

Update IKN Nusantara: Jokowi Terbitkan 5 Regulasi Baru Hingga 8 Prinsip

Kelima regulasi yang diterbitkan Jokowi untuk menindaklanjuti UU IKN terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden .

Kemudian, Jokowi menerbitkan Perpres No.65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Kedua, Perpres No.64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim Transisi IKN Akan Selesaikan Referensi Tunggal Pembangunan IKNTim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara (Tim Transisi IKN) mulai efektif bekerja berdasarkan Keputusan Mensesneg Nomor 105...
Read more »

Heboh Desain Bangunan IKN Disindir 'Nyontek' Gedung Parlemen CanberraDesain bangunan IKN baru jadi gunjingan netizen di Twitter. Desain salah satu bangunan di IKN disebut-sebut 'menyontek' Gedung Parlemen Canberra di Australia.
Read more »

JPU Mendakwa Edy Mulyadi soal Berita Bohong & Ujaran Kebencian Jin Buang Anak di IKNKasus yang menjerat Edy Mulyadi berkaitan dengan video berisi pernyataannya yang menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat “jin buang anak”.
Read more »

Desain Bangunan IKN Dituding 'Nyontek' Gedung di Canberra, PUPR Buka SuaraSalah satu desain bangunan IKN itu dituding 'menyontek' Gedung Parlemen Canberra di Australia. Kementerian PUPR pun buka suara soal hal ini.
Read more »

Desain Bangunan IKN Disindir Netizen 'Nyontek' Gedung Parlemen CanberraDesain bangunan IKN baru jadi perbincangan warganet Desain salah satu bangunan disebut memiliki kemiripan dengan Gedung Parlemen Canberra di Australia.
Read more »

Tidak Berikan Keuntungan Masyarakat, Guru Honorer Minta MK Batalkan UU IKNTidak Berikan Keuntungan Masyarakat, Guru Honorer Minta MK Batalkan UU IKN. Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota negara, tidak jelas.
Read more »