Permenaker No 18/2022 mengatur kenaikan UMP maksimal 10 persen dan batas waktu penetapan UMP dan UMK. Pengusaha nilai Permenaker langgar 6 aturan lainnya.
- Sepuluh asosiasi pengusaha mengajukan gugatan uji materi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan /Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke Mahkamah Agung.
Kuasa Hukum Asosiasi Pengusaha tersebut, Denny Indrayana mengatakan, ada enam peraturan perundangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilanggar oleh Permenaker 18 Tahun 2022."Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya, dan tinggal menunggu proses administrasi di MA, sebelum disidangkan.
"Kesemuanya menyebabkan dilanggarnya prinsip kepastian hukum, sekaligus menghadirkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi nasional," turut Denny.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gugatan Pengusaha soal UMP 2023 Tak Akan Ganggu Iklim UsahaPengusaha menggungat Permenaker 18 Tahun 2022 yang mengatur tentang penetapan upah minimum atau UMP 2023.
Read more »
Ganjar Putuskan UMP Jateng 2023 Naik 8,01%, di Bawah Batas Maksimum PermenakerGubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memutuskan kenaikan UMP Jateng tahun 2023 sebesar 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69.
Read more »
Tolak Permenaker, Apindo Jabar: Formula UMP 2023 DipaksakanAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat tegas menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang mengacu Permenaker 18/2022.
Read more »
Apindo Resmi Gugat Permenaker 18/2022 Soal UMP 2023 ke MAGugatan pembatalan Permenaker 18/2022 soal UMP 2023 oleh Apindo dan 9 asosiasi pengusaha lain dilakukan pada Senin, 28 November 2022.
Read more »
Apindo Berencana Gugat Permenaker 18/2022 Soal UMP ke MK'Kami akan membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan apakah Permenaker 18/2022 soal UMP ini bertentangan atau tidak,' kata Anton.
Read more »