Penanganan tunggakan pajak parkir di RSUD Kota Mataram memasuki babak baru. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram akhirnya menyerahkan penyelesaiannya ke bidang pidana khusus (Pidsus).
Tunggakan pajak parkir RSUD Kota Mataram mencuat sejak tahun 2017. Berdasarkan temuan Inspektorat Kota Mataram tunggakannya mencapai angka Rp 800 juta.
Untuk menagih tunggakan itu, Inspektorat Kota Mataram menggandeng bidang Datun Kejari Mataram. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Inspektorat Kota Mataram, rekanan diberikan kesempatan melunasi tunggakan dengan 15 kali cicilan. Namun, dalam proses pembayaran, diduga pengelola tidak memiliki itikad baik. Tercatat baru dua kali cicilan yang disetorkan hingga sekarang. Sehingga, kasus tersebut kini diusut bidang pidsus.
Kasi Datun Kejari Mataram Bayu N Dinata membenarkan pihaknya telah meneruskan penyelesaian persoalan tunggakan pajak parkir RSUD Kota Mataram itu ke bidang pidsus. “Kalau sudah dilimpahkan ke pidsus. otomatis SKK itu tidak berlaku lagi,” kata Bayu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Merauke Ancam Mogok Kerja - Tribun-papua.comTenaga medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke mengancam akan mogok kerja jika aksi demonya tidak ditindaklanjuti.
Read more »
Gegara Parkir Sembarangan, 47 Kendaraan Ditindak Dishub DepokSepanjang Januari hingga Februari 2022, sebanyak 47 kendaraan ditindak Dishub Kota Depok lantaran parkir sembarangan di sejumlah badan jalan.
Read more »
Hibah 12 Aset ke Pemkot Mataram, Gubernur Diingatkan Lunasi JanjiKetua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda mengingatkan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah agar merealisasikan janji melepas 12 aset ke Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Read more »
Perjanjian Pajak Berusia 30 Tahun AS-Rusia Rusak Imbas Perang UkrainaOtoritas pajak Amerika Serikat (AS) yaitu Internal Revenue Service (IRS) telah menangguhkan pertukaran informasi dengan otoritas pajak Rusia dalam upaya menghambat...
Read more »
Biaya Top up e-Money Kena PPN, Stafsus Menkeu: Cuma Rp165!Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% atas penyelenggaraan transaksi keuangan digital.
Read more »
Ketentuan Baru Dikhawatirkan Tekan Minat Berinvestasi dan Bertransaksi NontunaiKetentuan baru tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial dikhawatirkan mengurangi minat masyarakat berinvestasi di platform tekfin dan bertransaksi secara nontunai. Ekonomi AdadiKompas CaeciliaMediana
Read more »