Tugas terberat pemerintah sebagai pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menjelaskan implementasi pada aparat penegak hukum.
– Tugas terberat pemerintah sebagai pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menjelaskan implementasinya pada aparat penegak hukum.
Penjelasan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Edward Omar Sharif Hiariej dalam“Saya kira tugas terberat pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR, adalah untuk terus menjelaskan di masa transisi selama tiga tahun,” jelasnya.Edward menilai, beragam kritik yang muncul berkaitan dengan pengesahan rancangan undang-undang KUHP menjadi KUHP adalah masalah pengimplementasian pasal.
“Saya kira itu hanya persoalan ketidakpahaman. Kenapa demikian? Salah satu misi dari KUHP yang kita dengungkan itu adalah demokratisasi.” Pemerintah, kata dia, sangat menjunjung tinggi kebebasan berdemokrasi, juga kebebasan mengeluarkan pendapat, karena itu dijamin oleh konstitusi. “Tapi, harap diingat, konstitusi kita tidak menjamin kebebasan menghina, karena penghinaan adalah perbuatan pidana.”
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Motor Terduga Teroris Bertuliskan: KUHP Hukum Syirik Kafir Perangi Para Penegak Hukum SetanSepeda motor pelaku bom bunuh diri Mapolsek Astana Anyar terparkir di sekitar lokasi. Pelat nomor depan ditempel selembar kertas putih dengan tulisan mencolok....
Read more »
DPR Akui KUHP Bukan Produk Hukum Sempurna, Ajak Masyarakat Tidak Demo - Pikiran-Rakyat.comKUHP resmi menjadi UU dan disahkan DPR, Bambang Pacul mengaku produk hukum itu tidak sempurna, simak selengkapnya.
Read more »
Pengesahan RUU KUHP, KSP: Langkah Nyata Reformasi Hukum PidanaKSP menilai pengesahan RUU KUHP merupakan langkah nyata bagi reformasi hukum pidana di Indonesia.
Read more »
Yasonna siap sosialisasikan KUHP kepada aparat penegak hukumMenurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly sosialisasi diutamakan kepada aparat penegak hukum, yakni jaksa, hakim, polisi, hingga advokat.
Read more »
DPR Sebut Pengesahan RUU KUHP untuk Berikan Kepastian Hukum |Republika OnlinePengesahan RUU KUHP jadi undang-undang juga untuk menciptakan keadilan.
Read more »
KSP: Pengesahan UU KUHP Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana | merdeka.comRUU KUHP sebelumnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).
Read more »