Pengesahan UU P3 menimbulkan gelombang penolakan dari Partai Buruh dan serikat buruh.
DPR RI sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Pengesahan UU P3 menimbulkan gelombang penolakan dariPresiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan menolak pengesahan UU P3 karena revisi UU P3 dinilai bukan sebagai kebutuhan hukum, melainkan hanya 'akal-akalan'. Menurutnya, pengesahan UU P3 untuk memuluskan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .
"Menurut informasi yang kami terima, revisi UU P3 hanya dibahas selama 10 hari Baleg DPR," kata Said. Said menilai UU P3 menjadi produk hukum yang penting terkait pembuatan peraturan undang-undang. Menurut Said, revisi UU P3 hanya untuk memuaskan tujuan sementara lantaran pembahasannya dianggap kejar tayang."Padahal UU P3 adalah roh untuk membuat sebuah produk undang-undang atau syarat formil, di Indonesia sesuai perintah UUD 1945," katanya.
"Kalaulah revisinya dikebut bersifat kejar tayang, bisa disimpulkan isi revisi sangat bermuatan kepentingan sesaat. Tidak melibatkan publik yang meluas dan syarat kepentingan dari kelompok tertentu," imbuhnya. Alasan selanjutnya, Said menilai revisi UU P3 memuat tiga hal yang dianggap berbahaya bagi publik, khususnya bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat miskin kota, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.Lihat Video: Diwarnai Penolakan PKS, Revisi UU PPP Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, Partai Buruh Ancam Gelar Aksi Besar |Republika OnlinePartai Buruh mengancam akan melakukan aksi besar-besaran pada 8 Juni 2022.
Read more »
RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jadi UU, Buruh Kecewa BeratKalangan buruh kecewa DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP) menjadi undang-undang.
Read more »
UU PPP Disahkan, Buruh Demo Besar-besaran 8 Juni 2022Sejumlah serikat buruh menolak pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Read more »
Peneliti Sebut Revisi UU Cipta Kerja Mestinya Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS - Pikiran-Rakyat.comPadahal, salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi .
Read more »
Penunjukan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati di Maluku Dinilai Langgar Sejumlah UUPenunjukan Kabinda Sulteng yang masih tercatat sebagai perwira TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram bagian Barat, Maluku telah melanggar sejumlah UU.
Read more »