Para tokoh agama meminta DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUUPKS
Para tokoh lintas agama mendukung pengesahan Mereka melihat belum ada undang-undang yang mampu melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.Para tokoh agama juga menyebut kekerasan seksual merupakan perbuatan yang ditentang keras oleh ajaran agama.
Empat tokoh agama yang menyampaikan dukungan yakni pastor di Gereja Santa Theresia Jakarta Romo Andang Binawan SJ.Baca Juga:Dukungan juga dinyatakan Ustaz Ahong yang saat ini aktif mengelola laman bincangsyariah.com dan imam di Gereja Kristen Pasundan Pendeta Elsa Novita. “ ini memang harus diperjuangkan karena yang saya melihat semua lapisan masyarakat harus bergerak bersama,” ujar Novita lewat siaran video dokumenter berjudul 'Dengarkan dan Suarakan' yang disiarkan di Jakarta, Rabu .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Masyarakat Hukum Adat Seharusnya Jadi Prioritas untuk DibahasDia menegaskan RUU Perlindungan PRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat sudah dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Karena semua syarat sudah terpenuhi
Read more »
Puan Maharani Sebut 7 RUU Prioritas Masa Sidang I, Singgung Seleksi Guru PPPK 2021Info P3K terbaru: Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan 7 RUU prioritas dan menyinggung soal seleksi guru PPPK 2021. PPPK
Read more »
RUU Perlindungan PRT didesak segera disahkan setelah 17 tahun mandekSejumlah aktivis dan praktisi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU ...
Read more »
Pembahasan RUU Perlindungan PRT Sudah Mandek 17 TahunPembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mandek 17 tahun, sejumlah aktivis mendesak DPR untuk segera mengesahkannya Mandek17Tahun
Read more »
Pelaku Pasar Cermati Implikasi RUU APBN 2022Pelaku pasar hari ini Rabu (18/8/2021) mencermati hasil pembahasan RUU APBN 2022.
Read more »
KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 PersenKPK menyoroti turunnya angka kepatuhan anggota DPR melapor LHKPN yang hanya 55 persen di 2021. Sedangkan pada 2020, tingkat kepatuhan melapor mencapai 100 persen. TempoNasional
Read more »