Timang-timang Setuju atau Tolak, DPR-Pemerintah Undang Pakar Bahas Perppu Cipta Kerja

Baleg DPR bersama pemerintah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Suara.com - Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pembahasan itu dilakukan untuk memutuskan kemungkinan nantinya DPR akan menyetujui atau menolak Perppu terkait

"Tadi pak menteri sudah menjelaskan ada tiga faktor, pertama adalah alasan domestik nasional untuk kepentingan nasional. Kedua pasca putusan MK. Ketiga menyangkut soal persoalan global geopolitik kita," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengulang perkataan Airlangga, Selasa .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR Dikhawatirkan Hanya FormalitasTiga hari tersisa hingga akhir masa sidang, DPR belum juga memproses persetujuan Perppu Cipta Kerja. Ada pakar yang berpendapat proses itu bisa dilanjutkan di masa sidang berikutnya. Ada juga yang berpendapat sebaliknya. Polhuk AdadiKompas
Read more »

Perppu Cipta Kerja Dinilai Permudah Sertifikasi Halal UMKM |Republika OnlineSertifikat halal bagi pelaku UMKM dapat mendukung Indonesia menjadi pemain utama.
Read more »

Perppu Cipta Kerja Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Iklim InvestasiPerppu Cipta Kerja diterbitkan untuk mengantisipasi ketidakpastian dari sisi investasi karena Mahkamah Konstitusi menyatakan UU CK inkonstitusional bersyarat.
Read more »

Surya Darmadi Dinilai Pantas Dimiskinkan |Republika OnlineSurya Darmadi diprediksi bakal berlindung dibalik Perppu Cipta Kerja.
Read more »

DPR Panggil Erick Thohir, Korek Kinerja dan Rencana Kerja BUMNKomisi VI DPR memanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka melakukan rapat soal kinerja dan rencana kerja BUMN.
Read more »

DPR Dukung Upaya Pemerintah Tindak Lanjut SOP Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin mendukung upaya pemerintah terhadap tindak lanjut MOU terhadap Malaysia terkait Pekerja Migran Indonesia.
Read more »