Tidak Hadiri Pemeriksaan Kasus Korupsi di KPK, Pejabat DKI Ini Positif Covid-19 TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan pejabat DKI Sri Haryati tidak bisa menghadiri pemeriksaan kasus dugaan korupsi tanah Munjul di KPK karena positif Covid-19. Sempat ada isu bahwa menyebutkan bahwa Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta itu beralasan sakit sebagai dalih tidak hadir di KPK pada Senin, 31 Mei 2021. Sri Haryati dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
Setelah diketahui positif Covid-19, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta itu langsung isolasi mandiri.Dinas Kesehatan DKI juga telah melakukan pelacakan atau tracing orang yang kontak erat dengan Sri Haryati dalam 14 hari terakhir. Pemprov DKI Jakarta juga menutup kantor pejabat DKI itu di lantai 4 Blok G Balai Kota untuk desinfeksi ruangan. 'Serta menerapkan kebijakan Work From Home bagi ASN di lantai itu,kata Widyastuti.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Penuhi Panggilan KPK, Asperkeu DKI Positif Covid-19 |Republika OnlinePemprov DKI konfirmasi tidak hadirnya Asperkeu DKI di KPK karena Covid.
Read more »
Direktur KPK Siap Debat Terbuka Lawan Ketua KPK soal Wawasan KebangsaanDirektur Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono siap menerima tantangan debat dengan Ketua KPK Firli Bahuri tentang wawasan kebangsaan.
Read more »
Pimpinan KPK Bahas Usulan Tunda Lantik Pegawai KPK BesokPimpinan KPK akan membahas permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK lolos TWK pada Senin (31/5) besok.
Read more »
Pegawai KPK: TWK Terhadap KPK Tak Sama dengan TWK CPNS - Tribunnews.comDia menjelaskan TWK yang diujikan kepada pegawai KPK itu bukan TWK yang biasa diuji kepada CPNS.
Read more »
Mantan Jubir Minta Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN tidak Buru-BuruUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan pada Oktober 2019. KPK masih punya waktu lima bulan untuk memproses alih status pegawai.
Read more »