Bambang Soesatyo meminta KemenPAN-RB memberikan solusi bagi pegawai non-PNS dan non-PPPK agar tetap bisa bekerja.
- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan solusi bagi pegawai non-PNS dan non-PPPK agar tetap bisa bekerja.
“Saya juga meminta Kementerian PAN-RB memberikan alternatif solusi bagi pegawai di luar status Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di tiap instansi, agar mereka tetap dapat bekerja,” kata pria yang biasa Bamsoet itu dikutip dari“Dikarenakan masih banyak instansi yang mempekerjakan pegawai di luar status PNS dan PPPK untuk memenuhi beban kerja di masing-masing instansi,” ujarnya.Di samping itu, kata Bambang, saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Sponsor Formula E, Tenaga Honorer DihapusBerita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 3 Juni 2022, dimulai dari pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal sponsor ajang Formula E. TempoBisnis
Read more »
Tenaga Honorer Dihapus Tahun Depan, Apa Penggantinya?Dengan dihapuskannya tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah per 28 November 2023, apakah ada gantinya? TempoBisnis
Read more »
Top 3 Bisnis: Tenaga Honorer Dihapus hingga Mekanisme Beli Pertaliter DibatasiKabar penghapusan pekerja honorer ini pun menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari.
Read more »
Ini Alasan Pemerintah Hapus Tenaga Honorer per 28 November 2023 | Ekonomi - Bisnis.comPenghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah pada November 2023 tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.
Read more »
Resmi, Pemerintah Hapus Tenaga Honorer per 28 November 2023Kemenpan RB resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023. Akan ada sanksi bagi PPK yang melanggar.
Read more »
Dampak Pemerintah Hapus Tenaga Honorer: Ganggu Layanan Publik dan Tambah Pengangguran | merdeka.comPengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengkritik, rencana pemerintah terkait penghapusan status tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.
Read more »