Penggunaan produk dalam negeri guna meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan Produk Dalam Negeri oleh Kementerian dan Lembaga hingga Badan Usaha Milik Negara untuk belanja produk dan jasanya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang belanja impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi di tanah air.
Karena meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR pun akan melakukan pengawasan yang ketat. Sebab menurutnya pemanfaatan produksi dalam negeri itu mendukung untuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian nasional.
Vice Presiden PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi menegaskan, peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku usaha di tanah air.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kementerian PUPR Belanja Rp80 Triliun Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur | Ekonomi - Bisnis.comAlokasi anggaran yang digelontorkan untuk belanja produk lokal diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp100,5 triliun.
Read more »
Jalankan Program BBI, PUPR Genjot Pemanfaatan Produk Dalam NegeriKementerian PUPR mengalokasikan belanja produk dalam negeri mencaoai Rp 80,48 triliun dari total pagu anggaran Rp 100,5 triliun .sepanjang 2022.
Read more »
Mendagri: Produk Lokal di APBD Minimal 40%Jika produk dalam negeri di APBD tak sampai 40%, Mendagri menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui usulan anggaran dari pemda tersebut.
Read more »
MPR Harap Daerah yang Realisasikan 40% Belanja Produk Dalam Negeri Dapat Penghargaan | merdeka.comBamsoet menggambarkan reward itu bisa diberikan kepada daerah yang telah berhasil menggunakan APBD minimal 40 persen untuk belanja produk dalam negeri.
Read more »
Jokowi Makin Ngebut, Proyek-Proyek Ini Wajib Kelar 2024Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian proyek infrastruktur nasional.
Read more »
Malaysia prioritaskan pemulihan ekonomi di penyusunan Anggaran 2023Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Malaysia telah menerbitkan surat pernyataan praanggaran (KPB) dalam rangka penyusunan Anggaran 2023 yang akan memprioritaskan ...
Read more »