KSPN Boyolali mendesak pemerintah pusat mencabut Permenaker No.2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
mendesak pemerintah pusat mencabut Permenaker No.2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua .“Sikap KSPN dari semula, kami menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan meminta Permenaker tersebut untuk dicabut. Bukan direvisi ya, tapi dicabut,” ungkap ketua KSPN Boyolali, Wahono, kepada wartawan pada Selasa siang.Ia menyebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua merugikan buruh.
“Hal ini dilandasi dari situasi, kondisi atau aspirasi teman-teman pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan. Tentu ini menjadi satu perjuangan karena aspirasi teman-teman dengan adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini dirasa sangat tidak pro buruh,” kata dia.Wahono mengungkapkan Permenaker baru tersebut mencederai rasa keadilan terhadap kesejahteraan pekerja. “Semula Permenaker Nomor 19 tahun 2015, masa tunggu untuk JHT hanya sebulan.
Sebelumnya diberitakan, KSPN Boyolali telah melakukan audiensi dengan DPRD Boyolali pada Rabu pagi. Audiensi tersebut disambut langsung ketua DPRD Boyolali, Marsono. Pada saat itu, Marsono mengungkapkan dirinya secara pribadi maupun pimpinan DPRD merasa prihatin dengan adanya Permenaker yang dipermasalahkan buruh.“Kami memberikan dukungan penuh kepada teman-teman FKSPN Boyolali. Tadi saya meminta agar difasilitasi komisi II yang membidangi terkait ketenagakerjaan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Heboh Brand Indonesia Klaim Ikut Paris Fashion Week, Ini Kata Sandiaga UnoSejumlah brand Indonesia yang datang ke Paris bukan bagian dari Paris Fashion Week 2022.
Read more »
Bupati Boyolali Titipkan Ini pada 60 ASN yang Memasuki Masa Purna TugasSebanyak 60 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah memasuki masa purna tugas bulan April 2022.
Read more »
Ramzan Kadyrov Tegas Minta NATO dan PBB Tidak Campuri Soal Ukraina, Singgung Tragedi Donbass - Pikiran-Rakyat.comRamzan Kadyrov menerima laporan dari pasukannya melalui kiriman video, jika tidak ada perlawanan saat militer Rusia masuk.
Read more »
PKS Minta Jokowi Harus Tegas Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024: Pernyataan Bagian dari Demokrasi Tidak Tepat - Pikiran-Rakyat.comMardani Ali Sera juga menegaskan Jokowi mestinya mengingatkan orang-orang yang ingin penundaan Pemilu karena bertentangan dengan konstitusi.
Read more »