Komisi VII DPR RI belum menerima laporan dari pemerintah maupun PT PLN terkait rencana kenaikan tarif listrik untuk pelanggan golongan 3.000 VA ke atas.
Komisi VII DPR RI belum menerima laporan dari pemerintah maupun PT PLN terkait rencana kenaikan tarif listrik untuk pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Namun, Komisi VII mendukung rencana tersebut.
Sejalan dengan itu, Komisi VII juga mengingatkan pemerintah terkait dampak khususnya inflasi jika rencana itu dilaksanakan. Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan, pelanggan golongan 3.000 VA ke atas bukanlah golongan yang mendapat subsidi. Maka itu, sudah selayaknya pelanggan ini mendapat tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian.
"Kami masih belum menerima masukan dan rencana tersebut. Tetapi tentu kami rasa itu sebuah kebijakan yang sudah sepantasnya dijalankan mengingat para pelanggan 3.000 VA itu bukan pelanggan yang memang layak mendapat subsidi, mampu, atau usaha yang mampu. Sehingga sudah selayaknya membayar tarif listrik sesuai dengan keekonomian," katanya kepada
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X DPR Puji Menpora Amali Terkait Hasil SEA Games 2021Indonesia finis tiga besar SEA Games 2021. Komisi X DPR RI memuji keberhasilan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam penerapan DBON.
Read more »
Bertemu Liga Muslim Dunia, Ketua DPR Harap Museum Nabi Muhammad Segara Dibangun di RI | merdeka.comPuan mengaku kagum melihat langsung Museum Nabi Muhammad di Madinah. Melalui museum tersebut, umat Muslim dapat mengetahui sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Read more »
Komisi II DPRD: Pemkot Perlu Ajak Pedagang Pasar Kabangan Duduk Satu MejaSOLO - Wacana relokasi Pasar Kabangan mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Surakarta. Legislatif meminta agar Pemkot Surakarta tidak tergesa-gesa. Sekaligus meminta eksekutif untuk mengomunikasikan dulu rencana ini, sebelum nanti benar-benar dieksekusi.
Read more »
Komisi VIII Akan Bahas Usulan Kemenag Terkait Penambahan Operasional Haji Rp1,5 TriliunKomisi VIII DPR RI akan mendalami usulan Kementrian Agama terkait penambahan anggaran operasional haji 2022, sebesar Rp1,5 triliun.
Read more »
Pesangon Eks Pilot Merpati Belum Tuntas, Herman Khaeron DPR Keluarkan Kalimat KerasHerman Khaeron menyampaikan kalimat keras untuk pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terkait pesangon eks pilot Merpati yang belum tuntas MerpatiAirlines
Read more »
Bahas G20, Komisi I DPRD Bali Rapat Koordinasi dengan Polda BaliDENPASAR, BALI EXPRESS – Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi dengan Polda Bali, Senin (30/5). Dalam rapat hadir Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Bali, Kapolda Bali Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra beserta Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Ketut Suardana.
Read more »