Sri Mulyani menyampaikan sejumlah tantangan kebijakan ekonomi makro di 2024 sebagai acuan dalam menyusun kebijakan fiskal. Apa saja?
menyampaikan sejumlah tantangan kebijakan ekonomi makro di 2024 sebagai acuan dalam menyusun kebijakan fiskal. Tahun 2024 sendiri merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Sri Mulyani menyebut, tantangan itu berasal dari pandemi COVID-19. Pandemi tidak hanya berkaitan dengan penyakit, namun pandemi membuat seluruh kegiatan ekonomi berhenti. "Kita lihat proses penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak berjalan secara mudah, ditambah dengan munculnya sebuah dinamika risiko baru yaitu suasana geopolitik yang berubah," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis .melanjutkan, perang Rusia-Ukraina menambah tantangan ekonomi global. Dalam perjalanannya, hubungan antara Amerika Serikat dan China juga makin renggang.
"Kita juga melihat kemudian konstelasi geopolitik menjadi makin mengeras antara AS dengan RRT. Kenapa ini penting, karena ini bukan masalah politik, ini bukan masalah militer, ini menjadi masalah geoekonomi," katanya.Hal itu membuat banyak keputusan di level ekonomi dan perusahaan sangat dipengaruhi oleh hubungan tersebut. Ia mencontohkan, seperti saat ini AS tengah mengusulkan regulasi Inflation Reduction Act.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Yuk Intip, Postur APBN Terakhir Jokowi di 2024Sri Mulyani memaparkan gambaran postur APBN terakhir Jokowi di 2024.
Read more »
Asumsi Makro 2024: Ekonomi RI Diramal Tumbuh 5,7%Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan melesat 5,3%-5,7% pada 2024.
Read more »
THR PNS Gak Full 100%, Ini Alasan Sri MulyaniSimak alasan Sri Mulyani mengapa THR 2023 tidak dibayarkan secara full.
Read more »
Deretan Hoaks Seputar Presiden Jokowi, Pecat Sri Mulyani hingga Ancam MasyarakatHoaks seputar Presiden Jokowi kerap muncul di masyarakat dalam berbagai tema. Hoaks ini beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.
Read more »
Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp 11,7 Triliun dari 144 Perusahaan PemungutSampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah telah menunjuk 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk bulan Maret 2023 sendiri, pemerintah melakukan 3 penunjukan dan 1 pencabutan.
Read more »
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Digital Rp1,53 Triliun di Awal 2023Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan melaporkan total pungutan pajak digital dari pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tahun 2023 sebesar Rp1,53 triliun
Read more »