Tampung Aspirasi Mahasiswa Terkait Penolakan KUHP, DPRD Lakukan Ini DPRDKotaBogor
jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor Anna Mariam Fadhilah dan Endah Purwanti menampung aspirasi mahasiswa yang menolak pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
Kepada para mahasiswa, Anna berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke Presiden Joko Widodo, DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM . Sementara itu, Endah menyatakan bahwa sikap DPRD Kota Bogor akan selaras dengan perjuangan mahasiswa yang bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bawa Batu Nisan, Mahasiswa Demo Tolak Pengesahan KUHP, DPRD Kalsel Enggan Tandatangani AspirasiDPRD Kalsel menolak menandatangani aspirasi massa dengan alasan hanya sekadar meneruskan, dan belum berani mengambil keputusan
Read more »
Demo Tolak KUHP di Depan DPRD Jabar Berakhir Ricuh, Mahasiswa Dipukul Mundur Aparat - Pikiran-Rakyat.comAksi demonstrasi penolakan KUHP yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Jabar Kamis 14 Desember 2022 berakhir ricuh.
Read more »
Demo Tolak KUHP di DPRD Jabar Berakhir Ricuh, Belasan Mahasiswa DitangkapBelasan mahasiswa ditangkap setelah demonstrasi menolak revisi KUHP di depan Gedung DPRD Jawa Barat berakhir ricuh.
Read more »
Geruduk Gedung DPR Tolak KUHP, Mahasiswa: Kita Kecewa Lihat Dewan Pengkhianat Rakyat!Massa mahasiswa merasa kecewa dengan DPR RI yang memilih mengesahkan KUHP baru dengan minim serapan aspirasi.
Read more »
Cari Tahu tentang Penyusunan Renja, DPRD Kapuas Konsultasi ke DPRD KatinganKUALA KAPUAS-DPRD Kapuas melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Katingan, Rabu (14/12). Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah S.Hut, MM, Wakil Ketua I Yohanes ST, dan Wakil Ketua II Evan Rahman Saputra bersama seluruh anggota DPRD Kapuas.
Read more »
Wamenkumham tegaskan pengesahan KUHP sudah melibatkan publikWakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pelibatan publik sangat mempengaruhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum ...
Read more »