DPRD Kabupaten Tapin memberikan atensi khusus untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin agar memenuhi kewajibannya dalam membayarkan tunjangan hari raya (THR).
Apabila ada perusahaan yang nakal, tidak membayarkan THR, dewan akan mengambil sikap. Memanggil perusahaan tersebut. Kami siap menerima aspirasi masyarakat di rumah rakyat kalau ada permasalahan,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Fauziah memberitahukan bahwa posko pengaduan THR di kantornya, buka dari 10 April sampai 9 Mei.“Jadi akan ada pelayanan konsultasi dan pelayanan hukum,” ucapnya. Sesuai surat dari Kementerian Ketenagakerjaan pemberian THR wajib bagi perusahaan kepada karyawannya. “Kalau ada laporan, langsung kita tindaklanjuti bersama tim gabungan dari Polres dan Kodim 1010 Tapin. Menanyakan kepada perusahaan sekaligus memberikan peringatan,” katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan Mangkir Bayar THRPemberian sanksi tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023
Read more »
Waspadai Investasi Bodong Jelang Penerimaan THR Lebaran |Republika OnlineMomen THR kerap dimanfaatkan perusahaan investasi bodong untuk menjerat korban.
Read more »
OJK: Waspada Tawaran Investasi Bodong Saat Pembagian THR LebaranOJK menyatakan momen pembagian THR lebaran kerap dimanfaatkan perusahaan investasi bodong untuk mencari korban.
Read more »
Disnaker-PMPTSP Pantau Pencairan THR Pekerja H-10 LebaranMALANG KOTA - Pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk pekerja tahun ini bakal diawasi lebih ketat. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya masih ada kelonggaran bagi perusahaan telat membayar THR karena pandemi Covid-19. Pada tahun ini perusahaan harus mencairkan THR secara utuh dan tak boleh dicicil.
Read more »
Tak Ada Kebijakan THR untuk Pekerja Informal, Aspek: Pengemudi Ojol dan Kurir Harus Minta ke Siapa?Serikat Pekerja Platform Daring menyatakan seharusnya pemerintah membuatkan payung hukum THR bagi pekerja informal.
Read more »
Disebut Gagal Lindungi Pekerja karena tak Berikan THR Ojol, Begini Tanggapan WamenakerWamenaker Afriansyah Noor menanggapi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) soal tudingan pemerintah gagal melindungi pengemudi ojol terkait THR.
Read more »